Heboh Aturan Isi Pertalite Dibatasi 50 Liter, BPH Migas Buka Suara

Suara.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mulai membatasi penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Pembatasan ini mulai berlaku 1 April 2026.

Pembatasan berdasarkan Surat Keputusan tersebut bernomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, ditetapkan di Jakarta pada 30 Maret 2026, dan ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas.

Menanggapi pembatasan tersebut, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, belum memastikan apakahah dokumen tersebut hoaks atau tidak.

"Surat resmi itu kalau keluar BPH akan keluar resmi. Itu akan masuk ke mana-mana, dan dokumen itu pasti disampaikan ke kementerian lembaga terkait lainnya. Kalau itu belum nyampe di sana-sana berarti belum secara kondisi kita," ujarnya seperti ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, (31/3/2026).

Dalam hal ini, Wahyudi mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya informasi yang belum pasti. Ia pun meminta, masyarakat agar menunggu informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah.

"Kami sampaikan statementnya bahwa semua call-nya menunggu pemerintah. Negara kita adalah satu leader-nya pemerintah. Kami yang membantu pemerintah.Nanti setelah keputusan pemerintah, pasti kita akan sampaikan lebih lanjut," imbuhnya.

Wahyudi juga memastikan, bahawa pembelian BBM Pertalite dan Solar tetap berlangsung normal, belum ada pembatasan.

"Hingga saat ini pembelian bbm normal, baik itu yang subsidi maupun kompensasi negara termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya tidak pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian. Jadi sabar saja, semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," bebernya.

Kabar mengejutkan datang dari sektor energi. Terhitung mulai besok, Rabu 1 April 2026, pemerintah resmi memperketat "keran" penyaluran BBM bersubsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menerbitkan aturan main baru terkait pembatasan pembelian Pertalite (JBKP) dan Solar (JBT).

Langkah ini diambil untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran. Berdasarkan beleid tersebut, kendaraan roda empat atau lebih kini tidak bisa lagi "haus" berlebihan saat mengantre di SPBU.

Bagi pemilik kendaraan pribadi roda empat yang menggunakan Pertalite, pemerintah membatasi pembelian maksimal 50 liter per hari. Kuota yang sama juga berlaku bagi kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, hingga truk sampah.

Sementara untuk Solar, pembagian kuotanya jauh lebih spesifik:

• Kendaraan Pribadi (Roda 4): Maksimal 50 liter/hari.
• Angkutan Umum/Barang (Roda 4): Maksimal 80 liter/hari.
• Angkutan Umum/Barang (Roda 6 atau lebih): Maksimal 200 liter/hari.
• Pelayanan Umum (Ambulans, dkk): Maksimal 50 liter/hari.

Tidak hanya membatasi volume, BPH Migas juga mewajibkan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Penugasan untuk mencatat setiap nomor polisi (nopol) kendaraan yang mengisi Solar.

Pemerintah juga memberikan "ultimatum" tegas kepada badan usaha. Jika penyaluran BBM melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam aturan ini, maka kelebihan tersebut tidak akan dibayar subsidinya oleh pemerintah. Kelebihan volume itu akan langsung dihitung sebagai BBM Non-Subsidi atau Jenis BBM Umum (JBU).

"Badan Usaha Penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan," bunyi poin dalam keputusan tersebut.