Simalakama Harga BBM: Menjaga Dompet Rakyat di Tengah Gejolak Selat Hormuz

Suara.com - Pemerintah baru saja mengetuk palu keputusan yang cukup berisiko bagi kesehatan fiskal kita. Harga BBM subsidi resmi tidak naik per 1 April 2026.

Keputusan ini, meski menjadi oase di tengah teriknya inflasi bagi masyarakat bawah, membawa konsekuensi angka yang tidak main-main bagi kas negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus kembali "menelan" beban tambahan sebesar Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun. Angka ini murni hanya untuk subsidi energi, belum menghitung biaya kompensasi yang angkanya masih disimpan rapat di laci kementerian.

Mengapa Anggaran Kita Membengkak?

Penyebab utamanya bukan di Jakarta, melainkan ribuan kilometer di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara AS-Israel melawan Iran telah mencekik pasokan minyak dunia. Hasilnya? Harga minyak mentah melonjak ke angka psikologis 110 USD per barel.

Bagi Indonesia sebagai net importer minyak, kenaikan ini adalah pukulan ganda:

1. Harga Beli Melambung: Kita membeli minyak dengan harga pasar global yang mahal.
2. Harga Jual Tetap: Kita menjualnya ke rakyat dengan harga murah (subsidi).

Selisih inilah yang harus ditutup oleh negara. Dalam APBN 2026, awalnya kita hanya mengalokasikan Rp 210,1 triliun. Dengan tambahan dari Purbaya, beban subsidi energi kita bisa menembus angka fantastis di atas Rp 300 triliun.

Strategi Bertahan: Dari WFH hingga B50

Pemerintah menyadari bahwa sekadar menambah anggaran tanpa langkah efisiensi adalah tindakan bunuh diri fiskal. Ada dua strategi "pemadam kebakaran" yang disiapkan oleh pihkanya.

Pertama, kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN dan swasta kembali digulirkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksi langkah ini bisa menghemat APBN sebesar Rp 6,2 triliun karena berkurangnya mobilitas.

Kedua, mulai 1 Juli 2026, implementasi biodiesel B50 dipercepat. Dengan mencampur 50% minyak sawit ke dalam solar, Airlangga berharap bisa memangkas impor solar dan menghemat anggaran hingga Rp 48 triliun dalam enam bulan.

Kritik: Antara Wacana dan Keberanian Membatasi

Namun, pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi, melihat pemerintah masih "main aman". Menurutnya, kebijakan seperti WFH dan konversi listrik adalah solusi jangka panjang yang tidak menggigit untuk kondisi darurat saat ini.

Fahmy menawarkan solusi yang selama ini menjadi "hantu" politik bagi setiap rezim yakni melakukan pembatasan BBM Bersubsidi.

Logikanya sederhana menurut dia, jika mobil pribadi dilarang mengonsumsi BBM subsidi dan hanya diperuntukkan bagi motor serta angkutan logistik, negara bisa hemat Rp 120 triliun. Sayangnya, urusan teknis seperti sistem barcode yang bocor dan ketegasan di lapangan masih menjadi ganjalan utama.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo lalu, lanjut dia, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi hanya berupa wacana yang tidak pernah diterapkan hingga saat ini.

Menurut Fahmy, salah satu tantangan penerapan kebijakan itu terletak pada mekanismenya.

"Pertamina pernah uji coba penggunaan MyPertamina tetapi gagal. Saat ini digunakan barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi, namun banyak kendaraan pribadi yang mendapatkan barcode dengan mudah," jelas dia.

Oleh karenanya, ia mengusulkan penggunaan mekanisme sederhana dengan menetapkan kendaraan yang diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Kendaraan yang dimaksud antara lain sepeda motor, angkutan orang, dan kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok. Sementara itu, mobil pribadi harus beralih dari penggunaan BBM subsidi ke BBM non-subsidi.

Kesimpulan

Saat ini, pemerintah memilih jalur "populis" dengan menjaga daya beli. Namun, dengan minyak dunia yang betah di angka 110 USD, ketahanan APBN kita sedang diuji hingga batas maksimal. Tanpa pembatasan yang tepat sasaran, tambahan Rp 100 triliun ini mungkin hanyalah awal dari lubang anggaran yang lebih dalam.