- Pemerintah alokasikan Rp1,2 triliun untuk 206 proyek infrastruktur di Bali pada 2026.
- Sektor sumber daya air jadi prioritas dengan 139 paket pekerjaan senilai Rp720,2 miliar.
- Strategi fokus pada konektivitas, perlindungan wilayah, dan pelayanan dasar di Pulau Dewata.
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tancap gas mempercantik infrastruktur di Provinsi Bali pada tahun anggaran 2026. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 206 paket pekerjaan disiapkan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp1,2 triliun.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa ratusan proyek tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas, perlindungan wilayah, hingga pemenuhan pelayanan dasar di Pulau Dewata.
"Secara keseluruhan, terdapat 206 paket pekerjaan dengan total pagu Rp1,2 triliun," ujar Diana dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam rinciannya, Diana memaparkan bahwa porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk sektor sumber daya air. Hal ini krusial mengingat tantangan lingkungan dan kebutuhan irigasi serta air baku di Bali yang terus meningkat.
- Sektor Sumber Daya Air: 139 paket pekerjaan senilai Rp720,2 miliar.
- Ditjen Bina Marga: 62 paket pekerjaan senilai Rp269 miliar.
- Ditjen Pembiayaan Infrastruktur: 3 paket pekerjaan senilai Rp230,9 miliar.
- Ditjen Cipta Karya: 2 paket pekerjaan senilai Rp51,5 miliar.
Diana menjelaskan, pembangunan di Bali pada 2026 tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan strategi tiga lapis yang terintegrasi.
"Strategi pembangunan PU di Bali tahun 2026 tertumpu pada tiga lapis utama, yaitu perlindungan wilayah, konektivitas, serta penguatan pelayanan dasar dan prasarana strategis," imbuhnya.
Ia menekankan bahwa Bali memegang peran ganda yang sangat vital. Selain sebagai wajah pariwisata nasional, Bali merupakan simpul mobilitas dan ruang hidup masyarakat yang kerap menghadapi tekanan lingkungan hebat.
Merespons paparan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus, memberikan catatan penting. Mengingat kompleksitas persoalan di Bali mulai dari kemacetan hingga degradasi lingkungan ia meminta pemerintah konsisten dalam mengeksekusi proyek tersebut.
"Saya pikir ini perlu kita cicil. Perlu kita cicil untuk setiap tahun bisa kita tuntaskan satu per satu. Ini PR berat yang ada di Bali," pungkas Lazarus.