JK Ngotot Harga BBM Naik, Wihadi DPR: Jangan Bikin Pemerintah dan Rakyat Jadi Sulit

Suara.com - Usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK agar pemerintah menaikkan harga BBM, ditolak mentah-mentah oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto.

Politikus asal Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, usulan JK tersebut tidak relevan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini yang justru sedang dalam tren positif.

Menurut Wihadi, pondasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN saat ini masih sangat kokoh untuk menopang subsidi energi, meskipun terjadi gejolak harga minyak di pasar global.

Ia menekankan, fungsi utama APBN bukan sekadar hitung-hitungan angka masuk dan keluar, melainkan sebagai tameng pelindung bagi masyarakat kecil dari guncangan ekonomi eksternal.

"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif," kata Wihadi, Sabtu (10/4/2026).

Dengan konfigurasi ekonomi seperti itu, kata Wiyadi, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat.

APBN Sehat, Tidak Ada Alasan BBM Naik

Wihadi membedah postur fiskal nasional untuk mematahkan argumen bahwa subsidi BBM akan membuat negara bangkrut, atau utang menumpuk.

Ia menjelaskan, per Maret 2026, pendapatan negara menunjukkan performa yang impresif, yakni mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara year-on-year (yoy).

Dengan ruang fiskal yang tersedia, pemerintah memiliki fleksibilitas tinggi untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme refocusing.

Hal ini dilakukan dengan mengalihkan belanja non-prioritas, demi memperkuat subsidi energi. Strategi ini dianggap jauh lebih bijak daripada membebankan kenaikan harga langsung kepada konsumen.

"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global," ujar Wihadi.

Ancaman Efek Domino bagi Masyarakat Urban

Bagi masyarakat, kata Wihadi, kenaikan harga BBM bukan sekadar angka di SPBU, melainkan ancaman terhadap biaya hidup secara keseluruhan.

Wihadi memperingatkan, jika usulan JK dituruti, maka akan terjadi efek domino yang melumpuhkan daya beli.

Inflasi akan meroket, harga kebutuhan pokok melambung, dan biaya modal (cost of fund) akan meningkat, yang pada akhirnya memicu perlambatan ekonomi.

"Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi, yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," tegasnya.

Kebijakan menahan harga BBM di tengah tekanan global, justru dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan yang sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjaga isi dompet rakyat.

"Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN," tambah Wihadi.

Sindiran Tajam untuk Jusuf Kalla

Tidak hanya bicara soal data, Wihadi juga memberikan teguran keras secara politik kepada Jusuf Kalla.

Ia meminta JK untuk lebih objektif melihat data, sebelum memberikan pernyataan yang berpotensi memicu keresahan publik atau mendorong pemerintah ke situasi yang lebih sulit.

Wihadi bahkan mempertanyakan motif di balik kegigihan JK mengusulkan kenaikan harga BBM. Ia menilai pernyataan JK seolah-olah ingin memojokkan pemerintah dalam menangani krisis.

"APBN masih berjalan dengan baik, dan kita justru dengan tidak menaikkan itu adalah menjaga daya beli dan juga dengan adanya daya beli yang masih berjalan baik maka penerimaan negara juga masih bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Menutup pernyataannya, legislator Gerindra ini mengajak semua pihak, termasuk tokoh senior seperti JK, untuk mengapresiasi keberanian kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga energi bagi rakyat Indonesia.

"Pernyataan Pak JK itu tendensinya justru mengarah kepada pemerintah nanti masuk dalam situasi yang mungkin justru lebih berat dalam menangani krisis. APBN sudah baik saat ini, bila harga BMM dinaikkan, daya beli masyarakat justru turun, artinya penerimaan negara berkurang," jelas Wihadi.

Wihadi menegaskan kembali posisi Banggar DPR yang akan terus mendukung kebijakan pro-rakyat.

"Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo. Karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia."