- Menteri Keuangan berencana mengakuisisi PNM dari BRI melalui skema tukar guling dengan PT Geo Dipa Energi milik negara.
- Langkah ini bertujuan mengintegrasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta membentuk ekosistem pembiayaan UMKM yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha.
- Kemenkeu optimistis akuisisi ini mempermudah pengawasan kinerja penyaluran subsidi bunga sebesar Rp40 triliun setiap tahun secara lebih efektif.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan 'tukar guling' antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, dengan PT Geo Dipa Energi milik Kementerian Keuangan.
Wacana pertukaran antar lembaga ini menjadi salah satu opsi dari Menkeu Purbaya untuk mengakuisisi PNM dari BRI ke Kemenkeu.
“Tadi sudah sempat diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa. Tapi itu masih kami bicarakan lagi,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, dikutip dari Antara, Minggu (12/4/2026).
Ia beralasan opsi tukar guling PNM dan Geo Dipa bertujuan untuk mencari skema terbaik penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia yakin penyaluran KUR lebih terintegrasi jika PNM diambil alih Kemenkeu.
“Yang jelas fokusnya masih gimana departemen keuangan bisa mengambil alih PNM untuk supaya bisa kami menyalurkan KUR lewat situ, dan ke depannya dalam beberapa tahun kami bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan,” papar dia.
Bendahara Negara juga mengungkapkan perubahan cara kerja PNM usai diakuisisi Kemenkeu. Berbeda dari BRI selaku bank konvensional yang fokus utamanya keuntungan, PNM nantinya bakal menjadi ekosistem penyaluran pembiayaan bagi UMKM yang komprehensif.
“BRI kan profit-oriented, ini (PNM) bukan profit-oriented. Iya enggak rugi, tapi enggak gila-gilaan bunganya. Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM. Nanti didesain ekosistem yang menyeluruh,” bebernya.
Sebelumnya Purbaya sempat mengeluhkan kalau pengambilalihan PNM menjadi Special Mission Vehicle (SMV) langsung di bawah Kemenkeu berlangsung lambat, meskipun bos Danantara sudah setuju.
"Ini masih didiskusikan. Kalau di sana, di atas katanya sudah setuju. Di bawahnya saya enggak tahu, masih belum. Sepertinya di sana juga kayak birokrasi kan BUMN, memang lambat. Iya iya, tapi enggak," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Minggu (29/3/2026).
Bendahara Negara juga bingung kenapa akuisisi PNM ke Kemenkeu masih belum dilaksanakan. Padahal status BPI Danantara dinilainya sudah menjadi entitas privat.
"Saya enggak ngerti sih, ya mixed. Ada yang bilang iya, ada yang bosnya bilang iya tapi enggak dijalanin. Kan itu namanya mixed. Itu ya birokrat begitu lah. Jadi lupa, mereka sudah private entity," beber dia.
Purbaya juga menjelaskan alasan PNM mau diambil alih Kemenkeu. Jika sudah resmi, ia bisa memantau kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Nanti suatu saat KUR akan lewat situ. Daripada saya pusing-pusing memeriksa bank lain gimana kerjanya. Kalau di bawah saya, saya bisa pecat. Kalau enggak dijalanin kita pecat langsung," tuturnya.
"Saya ngasih uang bunga subsidi Rp 40 triliun setiap tahun, hilang. Kalau saya kasih di situ bergulir, lima tahun sudah punya Rp 200 triliun, sudah bank gede dia," jelasnya.
TERPOPULER
