- Menteri Ara pastikan lahan Tanah Abang yang dikuasai Hercules adalah aset sah milik PT KAI.
- Lahan tersebut akan diambil alih negara untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
- Pemerintah siapkan langkah hukum tegas dan satgas untuk sita kembali aset negara yang dikuasai.
Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara mengatakan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat ini dikuasai oleh Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, merupakan aset sah milik negara.
Kepastian ini didapat Ara setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemegang hak atas aset tersebut.
"Dari Dirut KAI, saya sudah tanyakan, memang itu adalah tanah milik negara. Tanah milik negara. Kita akan tindak lanjuti, kita yakin bahwa itu milik negara," tegas Ara kepada awak media, Rabu (15/4/2026).
Ara tak main-main. Ia menantang pihak-pihak yang saat ini menduduki lahan tersebut untuk buka-bukaan data. Jika merasa memiliki secara sah, silakan tunjukkan bukti resminya. Namun, jika tidak, pemerintah siap menempuh jalur hukum.
Ia bahkan menyamakan langkah pengambilalihan aset ini dengan ketegasan pemerintah di sektor lain melalui satuan tugas (satgas).
"Kita tahu bagaimana penegakan hukum, ada Satgas Tambang, ada Satgas Sawit, kan? Bagaimana aset-aset negara itu yang selama ini dikuasai oleh pihak lain, dikembalikan negara. Bahkan ada denda dan ada pengembalian kepada negara," imbuhnya.
Ara mengaku sudah membisiki Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, lahan tersebut akan disulap menjadi hunian vertikal demi mendukung program ambisius 3 juta rumah.
"Saya sudah sampaikan kepada Presiden, untuk digunakan bagi kepentingan perumahan rakyat. Jadi jelas karena itu milik negara," tutur Ara.
Sebelumnya, informasi soal pencaplokan lahan ini terendus dari laporan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria. Setidaknya ada tiga petak lahan di Tanah Abang yang status hukumnya sudah inkracht milik PT KAI namun masih dikuasai pihak ketiga.