Mengapa Prabowo Membeli Minyak Rusia?

Suara.com - Konflik Amerika Serikat-Iran membuat harga minyak dunia meledak hingga US$ 116 per barel. Demi mengamankan isi tangki BBM nasional dan menahan jebolnya APBN, Jakarta berpaling ke Moskow.

Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 menyulut api di jalur urat nadi kargo minyak dunia: Selat Hormuz. Penutupan selat strategis ini oleh Iran seketika mencekik pasokan global, memaksa harga minyak mentah melambung hingga menyentuh US$ 116,6 per barel pada akhir Maret lalu.

Bagi Indonesia, lonjakan ini adalah alarm bahaya. Dengan asumsi makro harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang melampaui batas aman, pemerintah harus memutar otak agar daya beli masyarakat tidak rontok akibat inflasi energi.

Jalur Pintas di Tengah Krisis

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan terbang ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin. Didampingi tim inti Menlu Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Seskab Teddy Indra Wijaya, Prabowo mengunci kesepakatan impor minyak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Indonesia resmi akan membeli minyak dari Rusia melalui skema Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B). Meski volume impor dirahasiakan, Bahlil menjamin pasokan BBM dan LPG nasional aman.

"Volumenya saya enggak boleh sampaikan, karena ada kesepakatan kami, kami enggak boleh berbicara tentang volume," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 April 2026.

Menahan Pertalite, Mengorbankan Avtur

Di dalam negeri, pemerintah berupaya meredam gejolak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak akan naik hingga 31 Desember 2026, selama rata-rata ICP berada di level maksimal US$ 97 per barel.

Namun, perlindungan ini memakan biaya besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal adanya tambahan subsidi BBM hingga Rp 100 triliun, di luar alokasi awal APBN sebesar Rp 210,1 triliun.

Di sisi lain, sektor penerbangan mulai megap-megap. Harga avtur yang melonjak memaksa pemerintah mengizinkan kenaikan fuel surcharge hingga 38 persen. Untuk mencegah harga tiket pesawat terbang tak terkendali, skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen pun diterjunkan.

Ekonom Celios, Nailul Huda, memprediksi harga minyak baru akan melandai setahun setelah perang berakhir. Ia memperkirakan rata-rata harga setahun ini berada di kisaran US$ 110-120 per barel. Kabar baiknya, Presiden AS Donald Trump telah memberi sinyal gencatan senjata dan negosiasi ulang dengan Iran pada pekan depan.

Meski begitu, para ahli mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap defisit fiskal yang mengancam batas 3 persen.

Namun sayangnya hingga saat ini, Pemerintah masih belum memutuskan nasib BBM non subsidi seperti Pertamax.

Sampai kapan harga minyak melonjak?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memprediksi kalau perang AS vs Iran berlangsung selama lima bulan. Ia menilai perang baru akan berakhir ketika salah satu negara memang kehabisan bakan bakar.

Tapi penurunan harga minyak baru akan terjadi setahun karena tidak bisa langsung terjadi. Ia memperkirakan rata-rata kenaikan harga minyak dunia dalam setahun bisa mencapai 110-120 Dolar AS per Barel. Setelahnya, minyak bakal turun sampai angka 50 Dolar AS per Barel.

"Itu enggak langsung karena akan bertahan. Baru setahun bakal meluncur ke bawah," kata Huda saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/4/2026).

Presiden AS Donald Trump pun mengakui kalau perang dengan Iran akan usai setelah melakukan gencatan senjata. Ia juga menyebut negosiasi kedua AS dan Iran akan berlangsung pekan depan.

“Perang ini seharusnya akan segera berakhir,” kata Trump dalam sebuah acara di Las Vegas, dikutip dari CNBC International, Jumat (17/4/2026).

Apa yang harus dilakukan Pemerintah?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyarankan agar Pemerintah melakukan refocusing anggaran jika tidak ingin defisit APBN lebih dari 3 persen.

"Salah satu yang memungkinkan adalah memang banyak program-program yang masih belum tanggap darurat atau yang masih bisa ditunda atau dikurangi termasuk juga program-program prioritas pemerintah yang menurut saya perlu dievaluasi juga untuk supaya anggarannya itu paling tidak tidak harus memenuhi target yang maksimal," beber dia kepada Suara.com, Senin (13/4/2026).

Senada, Nailul Huda juga meminta program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditinjau ulang untuk menambal subsidi BBM. Ia beralasan bahwa MBG memang akan memberikan makan kepada anak, tapi keluarga di rumah justru malah tak bisa membeli bahan pokok.

"Makanya kita desak, MBG itu direalokasi untuk program dan belanja subsidi BBM. Itu yang bisa diselamatkan dari defisit APBN. Tidak adanya pembengkakan subsidi BBM pun, defisit fiskal karena MBG sudah cukup tinggi. 3,4 persen defisitnya," katanya.

Huda juga meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi karena bakal berdampak ke kenaikan harga barang. Tapi untuk BBM non subsidi, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya ke Pertamina.

"BBM non subsidi naik enggak apa-apa, tapi kenaikannya bertahap, atau pakai barcode," lanjutnya.

Terkait kebijakan impor minyak dari Rusia, Huda mengapresiasi langkah Pemerintah karena itu bisa menjadi solusi. Hanya saja dia menyorot soal kerja sama Prabowo dengan Trump, mulai dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) hingga Board of Peace (BoP).

"Indonesia jangan jadi budak Amerika karena hubungan itu. Sebenarnya kalau kita bisa impor dari Rusia, artinya bagus. Tinggal bagaimana negosiasi dengan AS, diversifikasi," jelasnya.