- Presiden Prabowo dan Vladimir Putin menyepakati kerja sama energi di Moskow pada 13 April 2026 melalui skema G2G dan B2B.
- Pemerintah Indonesia akan mengimpor minyak mentah dari Rusia mulai bulan April 2026 untuk menambah opsi pasokan dan memperkuat ketahanan.
- Peneliti ITS menekankan pentingnya indikator teknis dan penguatan infrastruktur penyimpanan agar kerja sama tersebut efektif mengatasi masalah energi domestik.
Suara.com - Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ridho Hantoro, memberikan catatan terkait kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia.
Dalam kerja sama antara kedua negara, bukan hanya terkait pembelian minyak mentah dan LPG oleh Indonesia, tapi juga mencakup pengembangan kilang minyak serta peningkatan pemanfaatan teknologi di sektor energi.
Ridho menekankan, perlunya indikator teknis yang jelas dalam implementasi kerja sama dengan Rusia itu. Adapun tolak ukurnya seperti harga pasokan yang kompetitif, kecocokan jenis minyak mentah (crude) dengan spesifikasi kilang domestik, serta efektivitas LPG dalam mengurangi ketergantungan impor.
"Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” bebernya lewat keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Di samping itu, ditegaskannya, bahwa tambahan pasokan luar negeri tidak akan menyelesaikan masalah fundamental jika tidak dibarengi dengan penguatan sektor energi domestik.
"Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir," kata dia.
Menurutnya, secara paralel Indonesia tetap harus memperkuat produksi (lifting) domestik, meningkatkan kapasitas kilang, mengefisiensikan konsumsi BBM, serta melakukan substitusi LPG.
"Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ungkapnya.
Namun demikian, Ridho tetap mengapresiasi kebijakan pemerintah lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tersebut.
![Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia masih mengkaji penyesuaian harga BBM non subsidi. [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/17/64157-esdm-bahlil-lahadalia.jpg)
Menurutnya, impor minyak dan gas dari Rusia dapat memperbanyak pilihan sumber pasokan sekaligus meminimalkan risiko ketergantungan impor yang selama ini menjadi titik lemah Indonesia.
"Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujarnya.
Dia juga mengapresiasi rencana pembangunan infrastruktur penyimpanan (storage) dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, penguatan infrastruktur jauh lebih krusial daripada sekadar menambah volume pasokan.
"Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” kata Ridho.
Adapun kerja sama antar kedua negara terwujud setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).
Dalam agenda tersebut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia turut serta dalam rombongan Presiden Prabowo, dan telah bertemu dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev.