Pemerintah Segera Tutup Praktik Open Dumping di Seluruh TPA

Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah mempercepat langkah strategis dalam transformasi pengelolaan sampah nasional.

Wakil Menteri LH sekaligus Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengakhiri praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mulai akhir Juli 2026.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, sebanyak 472 TPA yang saat ini masih menerapkan metode open dumping akan melalui proses penyelesaian atau penutupan pada Agustus mendatang.

Langkah ini diambil guna meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah sesuai dengan standar lingkungan yang lebih baik.

Dalam acara ‘Deklarasi Jakarta Utara 100% Pilah Sampah’ yang berlangsung di fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Cilincing, Wamen Diaz menekankan bahwa keberhasilan manajemen persampahan sangat bergantung pada pemilahan sejak dari sumbernya atau hulu.

Tanpa adanya pemisahan jenis sampah dari tingkat rumah tangga, proses pengolahan di tahap selanjutnya tidak akan berjalan optimal.

"Kami mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan target pengelolaan sampah. Tanpa pemilahan dari hulu, pengelolaan tidak bisa diselesaikan dengan baik," ujar Diaz dalam sesi keterangan pers kepada Suara.com, Minggu (19/4/2026).

Kebijakan penghentian open dumping ini diproyeksikan akan memberikan dampak signifikan terhadap statistik nasional.

Pemerintah menargetkan persentase sampah yang terkelola dapat meningkat drastis dari angka saat ini sebesar 26% menjadi 57,7%. 

Fasilitas RDF Rorotan di Jakarta Utara saat ini didukung oleh program pemilahan mandiri yang dijalankan oleh warga Kelurahan Rorotan.

Wamen Diaz memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat yang telah menerapkan sistem bank sampah serta penggunaan wadah pemilah secara konsisten.

Pola ini dinilai efektif karena sampah yang dikirim ke TPA maupun fasilitas RDF hanya berupa residu atau barang yang memiliki nilai ekonomi rendah (low-value). Selain meningkatkan efisiensi pengolahan, pemilahan ini juga membantu mengurangi aroma tidak sedap selama proses transportasi sampah.

"Semoga Rorotan bisa menjadi model percontohan bagi 30 kelurahan lainnya di Jakarta Utara agar seluruh wilayah dapat mengimplementasikan program pemilahan sampah dengan baik," tambahnya.

Dukungan Infrastruktur dan Sinergi Lintas Sektoral

Guna mendukung gerakan ini, KLH/BPLH telah menyalurkan sejumlah bantuan sarana kepada warga Rorotan, yang mencakup:

• 400 unit drop point sebagai titik pengumpulan.
• 12.000 ember pemilah untuk skala rumah tangga.
• 650 unit lodong sisa dapur (Losida) untuk pengolahan sampah organik.

Acara deklarasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, termasuk Asisten Pembangunan dan LH Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan, serta sejumlah staf ahli dan pejabat eselon I dari lingkungan KLH/BPLH.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah perkotaan.