- Menkeu Purbaya usul pungut pajak kapal di Selat Malaka demi optimalkan posisi strategis RI.
- Ide meniru langkah Iran di Selat Hormuz untuk mendulang pendapatan dari jalur energi dunia.
- Rencana butuh kolaborasi dengan Malaysia dan Singapura serta strategi ekonomi yang ofensif.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan ide agar bisa memungut biaya bagi kapal-kapal yang melintas di Selata Malaka, meniru langkah yang tengah dijajaki Iran di Selat Hormuz.
Purbaya menegaskan, ide ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama global, bukan sekadar negara pinggiran. Selama ini, ribuan kapal pengangkut energi dan komoditas melenggang bebas tanpa memberikan kontribusi langsung bagi kas negara.
"Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Meski ambisius, Purbaya sadar Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Mengingat Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan bersama, ia mengusulkan adanya kerja sama kolektif dengan dua negara tetangga.
"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," imbuhnya.
Ia mengakui bahwa merealisasikan pajak Selat Malaka bukanlah perkara mudah karena benturan hukum internasional dan diplomasi kawasan. Namun, Purbaya menekankan pentingnya Indonesia mengubah pola pikir dari defensif menjadi ofensif dalam mengelola kekayaan letak geografisnya.
"Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," pungkas Menkeu.
TERPOPULER
