Malaysia dan Singapura Tolak Wacana Tarif Kapal
Reaksi keras datang dari Malaysia dan Singapura setelah wacana tarif kapal mencuat.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa keputusan terkait Selat Malaka harus diambil secara bersama, bukan oleh satu negara saja.
Ia mengingatkan bahwa kerja sama yang sudah terjalin selama ini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan selat tersebut.
"Apa pun keputusan tentang Selat Malaka harus melibatkan kerja sama empat negara, tak bisa dibuat sepihak," kata Mohamad dilansir dari kantor berita Bernama (24/4/2026).
Menurutnya, prinsip konsensus yang dijunjung di kawasan ASEAN juga berlaku dalam hal ini. Artinya, setiap kebijakan harus melalui kesepakatan semua pihak yang terlibat. Tanpa hal itu, kebijakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menyampaikan penolakan yang tidak kalah tegas.
Ia menekankan bahwa Selat Malaka harus tetap menjadi jalur bebas tanpa pungutan biaya. Baginya, kebebasan melintas bukanlah fasilitas yang bisa dikenakan tarif, melainkan hak yang dijamin oleh hukum internasional.
"Hak melintas dijamin untuk semua pihak. Kami tidak akan berpartisipasi dalam setiap upaya untuk menutup atau menerapkan tarif di Selat Malaka," tegas Balakrishnan.
Singapura juga menilai bahwa penerapan tarif justru bisa merugikan semua pihak, termasuk negara-negara di kawasan itu sendiri.
Mengingat ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangat bergantung pada kelancaran perdagangan, menjaga Selat Malaka tetap terbuka adalah kepentingan bersama.
Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka karena bertentangan dengan UNCLOS.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, tetap berkomitmen menjaga kebebasan pelayaran dan stabilitas jalur perdagangan internasional.
Demikianlah penjelasan lengkap terkait siapa penguasa Selat Malaka. Pada akhirnya, pengelolaan selat ini tetap harus mengedepankan kerja sama, hukum internasional, dan kepentingan bersama.
Kontributor : Dini Sukmaningtyas
TERPOPULER
