REGIONAL:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan candaan mengenai potensi pengenaan tarif di Selat Malaka saat simposium di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
- Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Malaysia dan Singapura yang menekankan pentingnya kebebasan navigasi internasional tanpa hambatan.
- Menlu Indonesia, Sugiono, mengklarifikasi bahwa pemerintah tetap patuh pada hukum internasional dan tidak akan menerapkan tarif di selat tersebut.
Suara.com - Pernyataan seloroh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal Selat Malaka baru-baru ini memicu riak diplomatik di kawasan Asia Tenggara.
Candaan terkait potensi pengenaan tarif di Selat Malaka rupanya ditanggapi serius oleh negara tetangga, Malaysia dan Singapura.
Keriuhan ini bermula saat Menkeu Purbaya memberikan sambutan dalam Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dalam pidatonya, ia menyoroti posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan global namun belum mengoptimalkan nilai ekonominya dari sisi lalu lintas kapal.
Candaan Selat Malaka "Bagi Dua"
Di hadapan para peserta simposium, Purbaya membandingkan kondisi Selat Malaka dengan upaya Iran di Selat Hormuz.
![Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa belum mengetahui soal wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN jalan tol. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/22/21789-menkeu-purbaya-yudhi-sadewa.jpg)
"Kita berada di jalur perdagangan dan energi global yang strategis, tetapi kita tidak mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Malaka. Sekarang Iran berupaya mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Hormuz," ujar Purbaya.
Ia kemudian melontarkan kalimat yang dianggap sebagai pemicu ketegangan.
"Jika kita membaginya menjadi tiga bagian antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bukan? Singapura kecil, Malaysia mirip, mungkin kita bisa membaginya menjadi dua," ujarnya sambil tertawa.
Namun, Purbaya kemudian meluruskan pernyataannya tersebut.
"Seandainya saja sesederhana itu, tetapi kenyataannya tidak," kelakar Menkeu.
Meski diakhiri dengan penegasan bahwa realitanya tidak semudah itu, pernyataan tersebut terlanjur sampai ke telinga para diplomat negara tetangga.
Malaysia Beri Peringatan Keras
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, merespons dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan Selat Malaka bukanlah urusan satu atau dua negara saja, melainkan komitmen bersama yang sudah diatur sejak lama.
"Segala sesuatu yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan keempat negara (Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand). Tidak bisa dilakukan secara sepihak," tegas Mohamad Hasan dikutip dari The Straits Times.
TERPOPULER