Ekonom Ingatkan Aturan Nikotin-Tar Bisa Ancam Nasib Jutaan Petani dan Buruh

Suara.com - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menilai wacana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk berpotensi mengabaikan nasib jutaan petani dan buruh yang menggantungkan hidup pada industri tembakau nasional.

Ia mengingatkan, pemerintah agar melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan aturan pembatasan nikotin dan tar, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, kedua kementerian tersebut justru tidak dilibatkan dalam tim penyusun kebijakan yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Tembakau di Indonesia bukan sekadar komoditas industri, melainkan sumber penghidupan jutaan orang. Jika kebijakan dibentuk tanpa mendengar pihak yang memahami produksi pertanian dan dampak ketenagakerjaan, maka hasilnya rawan pincang," ujarnya seperti dikutip, Minggu (10/5/2026).

Achmad menilai, meski kebijakan tersebut memiliki tujuan kesehatan, penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar tetap harus mempertimbangkan karakteristik tembakau lokal, pola tanam petani, hingga keberlangsungan tenaga kerja di industri hasil tembakau.

Ia menyoroti tim penyusun kajian dinilai belum menyiapkan solusi untuk menurunkan kadar nikotin secara alami pada tembakau lokal. Selain itu, belum ada mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila industri kretek kesulitan memenuhi standar yang diusulkan.

"Jika manfaat kesehatan dikejar dengan cara yang meruntuhkan pendapatan petani dan mengancam tenaga kerja, maka kebijakan itu tidak utuh. Ia hanya tampak ideal di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan," tegasnya.

Menurut Achmad, penyusunan regulasi tanpa melibatkan pihak yang memahami kondisi lahan pertanian dan tenaga kerja berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak akurat karena mengesampingkan aspek hulu hingga hilir industri tembakau.

Ia menilai kebijakan sektor tembakau seharusnya disusun menggunakan pendekatan lintas sektoral karena menyangkut banyak kepentingan, mulai dari petani, buruh, industri, perdagangan, hingga penerimaan negara.

"Kebijakan yang mengatur tembakau ini menyangkut nasib petani, buruh, industri, perdagangan, serta penerimaan negara, sehingga pengaturannya harus bersifat menyeluruh dan mempertimbangkan keseimbangan antara kesehatan publik dan keadilan ekonomi," tambahnya.

Achmad menjelaskan, Kementerian Pertanian memiliki pemahaman terkait karakter varietas tembakau lokal yang dipengaruhi iklim dan kondisi tanah di berbagai daerah. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan memahami dampak kebijakan terhadap buruh pabrik dan pekerja linting di sektor padat karya.

Menurutnya, pengesampingan kedua kementerian tersebut bisa menimbulkan ketimpangan dalam proses pengambilan kebijakan.

"Pengesampingan Kementan dan Kemnaker juga dapat dibaca sebagai bentuk policy discrimination dalam arti kebijakan memberi ruang besar pada satu kepentingan, tetapi mengecilkan kepentingan kelompok lain yang terdampak langsung," jelasnya.

Ia mengingatkan, tanpa keterlibatan kementerian terkait, standar nikotin dan tar yang ditetapkan dikhawatirkan sulit dipenuhi oleh hasil panen tembakau lokal yang memiliki karakter alami berbeda-beda.

Kondisi itu dinilai bisa menurunkan serapan tembakau lokal, menyusutkan kontrak pembelian petani, hingga memicu ancaman PHK akibat terganggunya proses produksi industri kretek.

Achmad pun meminta pemerintah menata ulang proses penyusunan aturan dengan mempertimbangkan fakta lapangan dan dampak ekonomi secara menyeluruh.

"Kebijakan publik yang baik bukan kebijakan yang paling keras, melainkan yang paling cermat menimbang seluruh akibatnya," tutupnya.