Rupiah Tembus Rp17.679, Gelombang PHK Massal Menanti di Depan Mata

Suara.com - Indonesia kini tengah menghadapi alarm keras di sektor ketenagakerjaan. Lembaga penelitian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memberikan peringatan serius mengenai potensi terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di dalam negeri.

Ancaman ini mencuat sebagai dampak langsung dari berlanjutnya tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kian tidak terkendali.

Berdasarkan data perdagangan pada Selasa (19/5/2026), mata uang Garuda terpantau terus terperosok dalam hingga menyentuh angka Rp17.679 per dolar AS.

Kejatuhan nilai tukar ini dinilai menjadi sumbu utama yang memicu lonjakan biaya produksi secara masif di tingkat pelaku industri domestik.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa dunia usaha nasional saat ini tidak hanya menghadapi tantangan tunggal, melainkan tengah dihantam oleh tiga tekanan utama sekaligus pada pos biaya operasional mereka.

Faktor pertama adalah kenaikan harga atau inflasi bahan baku di negara asal yang dipicu oleh disrupsi rantai pasok global.

Kedua, para pelaku usaha harus menanggung biaya distribusi logistik dan premi asuransi internasional yang kini jauh lebih mahal.

Faktor ketiga, yang menjadi pemberat utama, adalah depresiasi nilai tukar rupiah yang membuat biaya pembelian bahan baku impor semakin membubung tinggi saat dikonversi ke mata uang lokal.

"Jadi artinya ada peningkatan beban biaya produksi yang lebih besar," ujar Faisal saat dihubungi Suara.com yang dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Sektor Manufaktur Paling Terpukul di Hulu dan Hilir

Faisal menambahkan, meski dampak ekonomi dari pelemahan rupiah ini tidak tersebar merata di seluruh sektor usaha, tekanan paling berat otomatis dirasakan oleh industri manufaktur.

Sektor ini menjadi yang paling rentan karena memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Beberapa sektor yang berada di zona merah di antaranya adalah industri kimia, farmasi, serta industri makanan dan minuman.

Ironisnya, lonjakan biaya di sektor hulu ini tidak diimbangi dengan performa yang baik di sektor hilir. Menurut analisis CORE, pelaku industri saat ini terjebak dalam kondisi dilematis: Di satu sisi modal produksi membengkak mahal, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada penurunan volume penjualan akibat lesunya permintaan pasar domestik maupun global.

Kombinasi mematikan antara modal yang tinggi dan penjualan yang merosot ini pada akhirnya memaksa para pemilik modal untuk mengambil langkah efisiensi yang ekstrem demi menjaga kelangsungan korporasi.

"Dan salah satu kemungkinan untuk melakukan efisiensi, dengan mengurangi, biasanya juga mengurangi jumlah tenaga kerja," kata Faisal.

Guna mengantisipasi dampak buruk yang lebih luas terhadap angka pengangguran nasional, CORE Indonesia menyarankan agar pelaku industri segera merombak total strategi operasional mereka.

Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah memangkas ketergantungan luar negeri dengan mencari alternatif pasokan bahan baku dari dalam negeri (substitusi impor).

Di samping langkah adaptasi dari pelaku usaha, Faisal menegaskan bahwa tanggung jawab mengatasi kemerosotan nilai tukar rupiah ini tidak bisa hanya dikambinghitamkan pada faktor sentimen global semata. Pemerintah dituntut untuk segera membenahi stabilitas makroekonomi dalam negeri, terutama dari sisi pengelolaan dan tata kelola anggaran.

"Faktor domestik seperti stabilitas makroekonomi dan masalah fiskal harus dijaga oleh pemerintah. Termasuk disiplin fiskal saat ini juga menjadi sorotan," katanya.

Selain pengetatan disiplin anggaran, CORE juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dalam pelaksanaan berbagai program prioritas.

Langkah ini dinilai sangat krusial "untuk meningkatkan atau menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Dan juga kredibilitas daripada kebijakan pemerintah," tegas Faisal.

Tanpa adanya bauran kebijakan yang tegas antara intervensi moneter, kedisiplinan fiskal, dan insentif bagi industri domestik, ruang gerak sektor manufaktur akan semakin terjepit, dan risiko pemangkasan karyawan dalam skala besar berpotensi menjadi kenyataan dalam waktu dekat.