Harga Minyak DIproyeksi Bergejolak dalam 60 Hari ke Depan Usai Sanksi Iran Dicabut

Suara.com - Arsitektur keamanan dan ekonomi dunia berpotensi mengalami relaksasi besar dalam waktu dekat. Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan tengah berada di ambang penandatanganan kesepakatan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari.

Langkah diplomasi tingkat tinggi ini diproyeksikan bakal membuka kembali jalur maritim strategis di Selat Hormuz, memulihkan aktivitas ekspor minyak mentah Iran, sekaligus menyediakan ruang diplomasi baru untuk membahas program nuklir Teheran.

Merujuk laporan eksklusif dari Axios, seorang pejabat senior AS yang mendalami draf perjanjian mengungkapkan bahwa draf perdamaian yang saat ini sedang memasuki fase finalisasi tersebut kemungkinan besar akan diumumkan secara resmi paling cepat pada Ahad ini.

Meski demikian, sumber tersebut memberikan catatan ketat bahwa peluang terjadinya pembatalan di menit-menit terakhir sebelum penandatanganan resmi masih tetap terbuka.

Berdasarkan rancangan nota kesepahaman yang telah disiapkan, kedua belah pihak menyepakati klausul barter taktis yang berbasis pada performa di lapangan.

Iran berkewajiban penuh untuk membersihkan seluruh ranjau laut yang tersebar di sepanjang Selat Hormuz, serta menggaransi keamanan kapal-kapal niaga internasional yang melintas tanpa memungut bea lintas sepihak.

Sebagai kompensasi atas langkah tersebut, Gedung Putih berkomitmen untuk menyudahi aksi blokade maritim yang melilit pelabuhan-pelabuhan utama Iran.

Washington juga akan menerbitkan surat pembebasan sanksi ekonomi temporer. Dokumen ini yang nantinya menjadi landasan hukum bagi Teheran untuk mengalirkan kembali komoditas minyak mentahnya ke pasar internasional secara bebas sepanjang masa tenggat 60 hari tersebut.

Pejabat AS menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi ini mengusung konsep "keringanan berdasarkan performa" (performance-based relief). Artinya, AS tidak akan melonggarkan sanksi secara cuma-cuma di awal, melainkan memberikannya secara bertahap seiring dengan kepatuhan Iran dalam memenuhi janji diplomasinya.

Di samping urusan logistik dan energi, substansi naskah kesepakatan tersebut mengikat komitmen politik Iran untuk tidak memproduksi senjata nuklir.

Dalam kurun waktu dua bulan ke depan, Teheran bersedia masuk ke meja perundingan guna membahas penangguhan program pengayaan uranium, serta mekanisme penyerahan seluruh cadangan persediaan uranium yang telah mereka perkaya.

Terkait pencairan sanksi finansial berskala makro—termasuk pengembalian sanksi dana keringanan aset luar negeri milik Iran—baru akan diletakkan sebagai materi diskusi lanjutan selama masa gencatan senjata. Implementasi pencairan dana tersebut hanya akan dieksekusi apabila kesepakatan final yang terverifikasi penuh telah tercapai.

Sementara itu, konstelasi militer di Timur Tengah dipastikan belum akan mengalami pergeseran struktural. Pasukan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan rawan konflik akan tetap mempertahankan posisi defensif mereka selama masa tenggat 60 hari, dan baru akan ditarik mundur secara bertahap setelah dokumen perdamaian permanen ditandatangani.

Menariknya, draf perdamaian bilateral ini juga dirancang terintegrasi dengan peta jalan penghentian kontak senjata antara Israel dan faksi Hizbullah di Lebanon. Konsep penyelesaian konflik yang saling bertaut ini sempat memantik reaksi dari Yerusalem.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan telah menghubungi Presiden AS Donald Trump secara khusus melalui saluran telepon guna menyampaikan nota kekhawatiran negaranya atas konsesi yang diberikan kepada blok Teheran.

Meredam kekhawatiran sekutu utamanya, pejabat Washington menegaskan bahwa militer Israel tetap mengantongi legitimasi penuh untuk mengambil tindakan represif di lapangan jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Hizbullah mencoba memulihkan pasokan persenjataan mereka atau meluncurkan serangan provokasi baru.