INDEF Ungkap Kelas Menengah RI Tertekan, 10 Juta Orang Turun Kelas dalam Waktu Sedekade

Suara.com - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan kalau kondisi ekonomi domestik Indonesia tengah mengirimkan sinyal peringatan yang serius. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufiqurahman mengungkapkan bahwa motor utama penggerak ekonomi nasional, yaitu kelompok masyarakat kelas menengah, kini dalam kondisi tertekan hebat.

Pasalnya, tekanan berlapis dari lonjakan harga hingga rentetan kebijakan membuat sekitar 10 juta orang dari kelompok ini terlempar ke bawah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

"Kelompok menengah itu sekarang sedang ampun-ampunan. Mereka menabung inflasi, menahan beban harga, dan beban kebijakan. Wajar kalau dalam 10 tahun terakhir jumlah rumah tangga menengah itu turun atau hilang 10 jutaan," ujar Taufiq dalam acara Investortrust Discussion Forum yang digelar di Habitate Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia menerangkan, fenomena susutnya kelas menengah ini menjadi alarm keras bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, struktur ekonomi nasional selama ini sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, di mana kelompok menengah menyumbang sekitar 80 persen hingga 85 persen dari total konsumsi. 

Ketika kantong kelas menengah kempis, agregat permintaan nasional secara otomatis ikut melorot. Rizal menjelaskan, kenaikan angka inflasi yang terjadi belakangan ini bukan mencerminkan gairah daya beli masyarakat yang menguat. 

Sebaliknya, inflasi dipicu oleh faktor eksternal dan kebijakan harga yang diatur pemerintah, atau dikenal sebagai imported inflation. Kenaikan harga minyak dunia dan energi inilah yang paling besar memberikan tekanan pada pengeluaran rumah tangga.

Kondisi ini diperparah oleh melambatnya kinerja sektor manufaktur, yang melengkapi ancaman deindustrialisasi di dalam negeri. Indikator Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam dua bulan terakhir menunjukkan tren mengkhawatirkan karena berada di bawah level 50, yang berarti aktivitas industri sedang berkerut alias kontraktif, bukan ekspansif.

Akibatnya, mesin ekonomi di sektor riil belum bisa bergerak optimal. Sektor manufaktur yang terganggu membuat penyerapan tenaga kerja tersendat, ditambah lagi dengan sektor pertanian yang nilai tambahnya bahkan tidak sampai 1 persen. 

Padahal, kedua sektor inilah yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar pekerja di Indonesia. Di sisi lain pelemahan nilai tukar Rupiah membuat bahan baku impor semakin mahal, memicu kenaikan biaya produksi yang ujung-ujungnya dibebankan lagi kepada konsumen.

Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 sempat terdongkrak ke angka 5,11 persen karena momentum Ramadan dan Lebaran, INDEF mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan angka tersebut. 

Pemerintah memang telah menyiapkan stimulus fiskal sekitar Rp24 triliun hingga Rp26 triliun untuk pangan dan program vokasi, namun ketepatan sasaran dari anggaran ini harus terus dikawal ketat agar benar-benar berdampak langsung pada kantong masyarakat.

"Disiplin fiskal tidak cukup, belanja harus berdampak. Pemerintah saya kira selayaknya mengevaluasi, memonitor seluruh program-program belanja itu supaya berdampak, memberikan multiplier effect dan juga produktivitas untuk memperbaiki daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja," pungkas Taufiq.