Resmi, Pemerintah Izinkan BLU Impor Minyak dan LPG

Suara.com - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

Dengan aturan ini, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 30 April 2026, Badan Layanan Umum atau BLU sektor energi diizinkan untuk mengimpor minyak dan LPG. Regulasi ini dibuat untuk mengatasi masalah krisis energi yang kini sedang menimpa dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Selama ini pengadaan minyak dari luar negeri umumnya dilakukan oleh BUMN seperti Pertamina.

Perpres tersebut, di Pasal 2, menguraikan tujuan utama regulasi untuk menjaga tata kelola pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG yang baik serta meningkatkan kesinambungan pasokan, keandalan sistem energi, dan ketahanan energi nasional. Ruang lingkupnya mencakup pengadaan energi dari dalam negeri maupun impor.

Di Pasal 3 mengatur bahwa minyak bumi dari dalam negeri berasal dari produksi kegiatan hulu migas nasional. Sementara untuk BBM dan LPG harus berasal dari produksi kilang minyak dan gas bumi yang dilakukan badan usaha di sektor energi.

Sementara di Pasal 4 mengatur soal impor minyak dan LPG. Di sini, pemerintah menyediakan tiga jalur pengadaan dari luar negeri, yakni melalui kerja sama antarpemerintah, kerja sama Pemerintah Pusat dengan penyedia luar negeri, serta kerja sama badan usaha sektor energi dengan pemasok luar negeri.

Perpres ini juga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kondisi darurat. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa BLU maupun BUMN dapat melakukan impor dengan kriteria khusus yakni pertama, adanya kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG secara global.

Kedua, adanya gangguan rantai pasok Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/ atau LPG di dalam dan luar negeri.

Ketiga, adanya bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok.

Keempat, adanya keterbatasan suplai yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tinggi. Terakhir, ketika cadangan minimal nasional Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG di bawah ambang batas.

Adapun di Pasal 5, pemerintah mengizinkan adanya perbedaan harga dalam pengadaan impor pada kondisi mendesak. Perbedaan tersebut dapat didasarkan pada jumlah, jenis produk, negara asal, maupun waktu pengiriman sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Di Pasal 6 regulasi ini mengizinkan pembiayaan impor yang dilakukan BLU berasal dari dana internal BLU maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebelumnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 diterbitkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengadaan minyak mentah (crude), BBM, maupun LPG di tengah dinamika pasokan energi global.

Salah satu BLU yang bisa mengimpor minyak dan LPG dari luar negeri adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas.

"Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas," kata Yuliot saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (29/5/2026).

Lemigas merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan berstatus BLU. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pengujian kualitas komoditas dan kalibrasi peralatan migas, sekaligus mitra teknis KKKS dalam optimalisasi produksi hulu. Lembaga ini juga aktif melakukan riset teknologi serta transisi energi demi keberlanjutan sektor migas.

Lebih lanjut Yuliot menekankan pemerintah tak berencana membentuk BLU baru khusus untuk kegiatan impor minyak dan LPG.