Purbaya Minta Pegawai Kemenkeu Terapkan Nilai Pancasila untuk Kelola Keuangan Negara

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak para seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Menkeu Purbaya menilai kalau Pancasila tak hanya jadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur negara dalam bekerja dan melayani masyarakat.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” katanya dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, dikutip dari siaran pers, Senin (1/6/2026).

Bendahara Negara menyebut peringatan tahun ini mengingatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman, tetapi juga menawarkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian yang relevan bagi dunia.

Ia menyatakan, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi. 

Dalam situasi tersebut, tambahnya, Pancasila menjadi jangkar moral agar pembangunan dan kemajuan bangsa tetap berpijak pada kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat.

“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Bagi Kementerian Keuangan, Purbaya menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara. 

Menkeu menegaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanat rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, kredibilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.

"Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” tuturnya.

Purbaya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Menurutnya, Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat, dengan memastikan yang kuat membantu yang lemah dan yang besar mengangkat yang kecil.

Dirinya menegaskan bahwa arahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kemenkeu untuk terus memperkuat reformasi, memperbaiki tata kelola, menyederhanakan proses, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan negara benar-benar bekerja untuk rakyat.

Purbaya turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh insan Kementerian Keuangan. 

“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” papar dia.

Lebih lanjut ia mengajak seluruh jajaran Kemenkeu untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan. Ia menyerukan tiga komitmen utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai, yakni menjaga integritas, memperkuat pelayanan, dan merawat persatuan.

“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” jelas Purbaya.