Bank Indonesia Optimistis Inflasi Terkendali, Apa Buktinya?

Suara.com - Bank Indonesia (BI) memastikan bahwa laju inflasi domestik sepanjang bulan Mei 2026 tetap bergerak stabil dan berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan rilis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2026 tercatat berada di angka 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Sementara itu, secara tahunan, realisasi inflasi kumulatif menyentuh level 3,08 persen (year-on-year/yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa capaian positif ini menjadi bukti otentik dari efektivitas bauran kebijakan moneter yang dieksekusi bank sentral. Keberhasilan menjaga stabilitas harga ini juga ditopang oleh koordinasi solid lintas instansi.

Sinergi pengendalian inflasi nasional terus diperkuat melalui peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta didukung penuh oleh perluasan Program Ketahanan Pangan Nasional di berbagai wilayah.

"Inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Melihat tren pergerakan yang kondusif ini, Bank Indonesia optimistis angka inflasi nasional untuk sepanjang tahun 2026 dan 2027 akan tetap berada dalam koridor target sasaran sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi plus minus 1 persen.

Membongkar data berdasarkan komponennya, inflasi inti pada Mei 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,22 persen secara bulanan. Realisasi ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian bulan April 2026 yang menyentuh 0,23 persen.

Akan tetapi, jika ditarik secara tahunan, inflasi inti menanjak dari posisi 2,44 persen di bulan sebelumnya menjadi 2,59 persen pada Mei 2026.

Kenaikan inflasi inti ini utamanya dipicu oleh pergeseran harga komoditas minyak goreng di pasar retail. Meski ada kenaikan, ekspektasi inflasi masyarakat secara umum dinilai tetap berada pada level yang terukur sehingga mendukung stabilitas makroekonomi nasional.

Sementara itu, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mencatatkan inflasi sebesar 0,22 persen secara bulanan. Angka ini berbalik arah (rebound) setelah pada bulan April 2026 sempat mengalami deflasi yang cukup dalam hingga sebesar 0,88 persen.

Secara tahunan, inflasi kelompok volatile food melesat ke level 6,24 persen, naik signifikan dari posisi April 2026 yang sebesar 3,37 persen.

Lonjakan di sektor pangan ini utamanya dipicu oleh kenaikan harga komoditas dapur seperti cabai merah, bawang merah, tomat, serta komoditas pokok beras.

Penyusutan pasokan di pasar terjadi akibat gangguan produksi di tingkat petani yang dipengaruhi oleh fenomena cuaca ekstrem, bersamaan dengan mulai berakhirnya momentum musim panen raya nasional.

Kondisi ini kian ditekankan oleh peningkatan permintaan masyarakat untuk persiapan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.

Guna meredam gejolak ini, BI memastikan pasokan pangan ke depan akan tetap dikendalikan melalui penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang diintegrasikan bersama TPIP dan TPID.

Dampak Kenaikan Harga Energi Global pada Sektor Transportasi dan Bahan Bakar

Untuk kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), BPS mencatat adanya inflasi sebesar 0,52 persen secara bulanan pada Mei 2026.

Angka tersebut menunjukkan perlambatan dibanding realisasi bulan April 2026 yang sempat menyentuh 0,69 persen. Namun secara tahunan, kelompok ini terkerek naik ke posisi 2,07 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang bertengger di level 1,53 persen.

Beban inflasi pada sektor ini bersumber dari penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga, bensin, serta tarif angkutan udara.

Kenaikan harga tersebut merupakan imbas langsung dari fluktuasi harga energi global yang memaksa adanya penyesuaian pada harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi, Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, hingga komoditas avtur untuk penerbangan.