Moody's Beri Prospek Negatif, Fitch dan S&P Anggap Danantara 'Stabil': Ini Alasannya

Suara.com - Tiga raksasa lembaga pemeringkat kredit dunia—Moody’s, Fitch Ratings, dan S&P Global Ratings—secara serentak merilis peringkat utang perdana untuk PT Danantara Investment Management (DIM).

Secara kolektif, ketiga lembaga tersebut sepakat menempatkan Danantara pada level Investment Grade (layak investasi) kelas menengah bawah. Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan prospek Negatif, Fitch menyematkan rating BBB, sementara S&P merilis angka BBB/A-2 dengan prospek Stabil.

Namun, bagi para pelaku pasar modal dan investor institusional, sorotan utama bukanlah pada deretan huruf peringkat tersebut, melainkan pada rincian metodologi penilaiannya.

Ketiga lembaga internasional ini secara bulat menolak menilai Danantara berdasarkan kekuatan finansial atau operasional mandirinya.

Alasan paling fundamental dari pemberian rating ini adalah perlakuan lembaga global yang memandang Danantara murni sebagai kepanjangan tangan dari neraca keuangan pemerintah Indonesia, bukan sebagai manajer investasi yang independen.

Penolakan Penilaian Mandiri oleh Moody's: Moody's Ratings secara eksplisit tidak memberikan penilaian kredit mandiri atau Baseline Credit Assessment (BCA). Karena operasional perusahaan dinilai melekat total dengan pemerintah, Moody's menggunakan metode Top-Down.

Artinya, fokus penilaian ditekankan pada seberapa besar komitmen dan kemampuan pemerintah untuk memberikan subcutaneous dana darurat, bukan pada kekuatan internal Danantara.

Kategori "Hampir Pasti" dari Fitch: Fitch Ratings memvalidasi kondisi ini dengan memberikan skor dukungan pemerintah sebesar 55 dari total 60 poin berdasarkan indikator Government-Related Entities (GRE).

Skor tinggi ini masuk dalam klasifikasi Virtually Certain (Hampir Pasti), yang berarti investor yang membeli surat utang Danantara sebenarnya murni mengandalkan jaminan talangan (bailout) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

S&P Tiadakan Stand-Alone Credit Profile (SACP): S&P Global Ratings juga mengambil langkah serupa dengan tidak mengeluarkan profil kredit mandiri perusahaan. Bagi S&P, performa bisnis independen dari Danantara bukan menjadi penentu utama rating karena faktor sokongan negara dinilai sudah absolut.

Secara garis besar, dunia internasional menilai lembaga superholding ini belum teruji sebagai pencipta nilai tambah (value creator) yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa sokongan modal negara.

Faktor kedua yang menyebabkan peringkat Danantara tertahan di level BBB menengah bawah adalah adanya ketergantungan risiko yang mutlak (Default Dependence) terhadap kondisi makroekonomi Republik Indonesia.

Perbedaan prospek (outlook) antara Moody's (Negatif) dan S&P (Stabil) sama sekali tidak menggambarkan penilaian atas kinerja manajemen internal Danantara. Dinamika ini terjadi karena nasib peringkat utang Danantara dikunci mati dengan peringkat utang negara (Sovereign Rating).

Karena model bisnisnya sangat menyatu dengan keuangan negara, risiko keduanya dinilai tumpang tindih. Saat Moody's dan Fitch melihat prospek utang Indonesia cenderung melemah, peringkat Danantara otomatis ikut terseret ke arah negatif.

Sebaliknya, karena S&P masih melihat kondisi fiskal Indonesia stabil, rating Danantara ikut dipertahankan di posisi stabil, dengan catatan akan langsung dipangkas jika rating negara mengalami penurunan.

Alasan ketiga yang menjadi perhatian serius bagi pemegang saham publik di bursa (terutama saham perbankan Big Four) adalah mengenai sumber pendapatan dan intervensi kebijakan di dalam Danantara.

Berdasarkan analisis kuantitatif dari S&P, arus kas utama Danantara diproyeksikan akan sangat bergantung pada setoran dividen perusahaan BUMN, dengan perkiraan nilai mencapai USD 5 milar hingga USD 6 milar per tahun.

Pengalihan arus kas jumbo ini berpotensi mengurangi jatah dividen yang seharusnya diterima oleh investor publik atau masuk langsung ke pos pendapatan APBN reguler.

Lebih dari itu, lembaga pemeringkat internasional menyoroti adanya intervensi kebijakan dalam penempatan modal. S&P mencatat adanya kewajiban alokasi modal Danantara pada proyek pembangkit listrik tenaga sampah, yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Fakta ini memperkuat kekhawatiran pasar bahwa fungsi komersial lembaga ini telah dicampuradukkan dengan tugas mendanai proyek infrastruktur populis yang umumnya memiliki tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return/IRR) yang sangat tipis.

Peringkat kredit di level BBB atau Baa2 dari para pemeringkat global ini pada dasarnya bukanlah sebuah penghargaan atas sehatnya tata kelola investasi di internal Danantara. Angka tersebut merupakan kalkulasi matematis dari nilai penjaminan terselubung yang disediakan oleh dana APBN.