REGIONAL:
- Pasar saham dan nilai tukar rupiah di Indonesia mengalami penurunan drastis akibat tekanan kepercayaan investor global sepanjang 2026.
- Kebijakan intervensi ekonomi serta agenda populis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu penarikan modal asing secara masif di pasar.
- Kekhawatiran terhadap ketidakseimbangan fiskal dan berkurangnya kredibilitas kebijakan menyebabkan obligasi pemerintah kehilangan daya tarik di mata pengelola dana internasional.
Mata uang rupiah menjadi indikator paling nyata dari kecemasan pasar, dengan akumulasi pelemahan mencapai 14 persen sejak masa jabatan presiden baru dimulai, sekaligus menempatkannya sebagai mata uang dengan kinerja terlemah di Asia sepanjang tahun 2026.
Rupiah secara resmi melewati level psikologis historis Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni, dan pasar opsi menunjukkan potensi penurunan lanjutan yang cukup besar:
Proyeksi Desember 2026: Para pelaku pasar melihat adanya probabilitas sebesar 45 persen bahwa rupiah dapat merosot ke level Rp19.000 per dolar AS.
Proyeksi Jangka Panjang: Terdapat peluang sebesar 27 persen nilai tukar rupiah akan merosot hingga ke level Rp20.000 per dolar AS dalam satu tahun ke depan.
Manajer Portofolio di Allspring Global Investments, Gary Tan, menjelaskan faktor fundamental di balik aksi ambil posisi jual (short) terhadap aset domestik.
"Pendorong utama di balik aksi jual pendek di Indonesia adalah prospek bearish untuk rupiah, di mana investor tetap khawatir tentang ketidakseimbangan makro dan kredibilitas kebijakan, khususnya di sisi fiskal," ujarnya.
Tekanan ini merembet serius ke pasar surat utang negara. Investor asing telah memangkas kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia sebesar Rp86 triliun, atau menyusut sekitar 9 persen sejak Agustus tahun lalu.
Kondisi ini membuat obligasi Indonesia mencatatkan kerugian lebih dari 8 persen bagi investor berbasis dolar AS sepanjang tahun 2026, berbanding terbalik dengan rata-rata utang pasar berkembang global yang masih tumbuh 1,6 persen.
Kekhawatiran lain yang muncul di kalangan analis adalah porsi kepemilikan utang pemerintah oleh bank sentral yang kian menebal.
Bank Indonesia saat ini mendekap sekitar 27 persen dari total obligasi negara, sebuah angka yang dinilai tidak lazim untuk ukuran negara berkembang.
Manajer Portofolio GAMA Asset Management, Rajeev De Mello, menilai langkah tersebut telah bergeser dari tujuan awalnya.
"Apa yang awalnya dimulai sebagai pembelian untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi mungkin telah berubah menjadi semacam pelonggaran kuantitatif," kata Rajeev.
Kondisi pelarian modal ini pada akhirnya menghidupkan kembali kecemasan atas profil risiko kredit berdaulat (sovereign credit profile) Indonesia.
Padahal, predikat investment grade tersebut diraih dengan susah payah dari berbagai lembaga pemeringkat internasional pada rentang tahun 2012 hingga 2017.
Kepala Pendapatan Tetap Pasar Berkembang dan Asia-Pasifik di UBS Asset Management New York, Shamaila Khan, mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas regulasi tersebut.
"Indonesia sulit untuk mendapatkan kepercayaan investor, tapi begitu mudah untuk kehilangannya," ungkap Shamaila Khan.
TERPOPULER