Rupiah Jebol ke Rp18.000 Karena Fiskal Menkeu Ugal-ugalan, Chatib Basri: Isu Ini Tidak Ditangani!

Suara.com - Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013–2014, Chatib Basri, mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan di balik jebolnya nilai tukar rupiah hingga Rp18.000. Menurut dia isu fiskal tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.

Menurut Chatib, sekitar 23 persen dari total pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS yang terjadi akhir-akhir ini bukan disebabkan oleh faktor fundamental ekonomi nasional yang memburuk, melainkan dipicu oleh kecemasan pasar terhadap risiko fiskal pemerintah.

"Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address (ditangani), sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujar Chatib dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Chatib mencatat bahwa kekhawatiran pelaku pasar ini tecermin dari kenaikan premi risiko Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) yang merangkak naik sejak awal tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor sangat sensitif terhadap ke mana arah kebijakan tata kelola risiko anggaran ke depan.

Di hadapan pelaku usaha, Chatib menguraikan bahwa tugas seorang bendahara negara dalam menghadapi tekanan fiskal di tengah gejolak global sebenarnya sangat sederhana. Kerumitan formula ekonomi makro pada akhirnya selalu bermuara pada tiga pilihan kebijakan yang absolut.

"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," selorohnya.

Opsi tersebut adalah menaikkan penerimaan negara (pajak), memangkas pengeluaran (belanja), atau menutup celah pembiayaan lewat utang (pinjaman). Jika satu opsi tidak bisa diambil, maka opsi berikutnya harus dieksekusi secara berurutan.

"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). As simple as that," tandas Chatib.

Meski rumusnya terdengar mudah di atas kertas, Chatib mengingatkan situasi nyata di lapangan membuat ruang gerak fiskal pemerintah kini kian sempit. Kombinasi dari melemahnya nilai tukar rupiah, perlambatan ekonomi global, hingga tensi geopolitik di Timur Tengah menjadi tembok penghalang yang tebal.

Dari kacamata Chatib, mengambil opsi pertama dengan menaikkan tarif pajak saat ini sama sekali bukan langkah yang bijak. Alih-alih menggenjot penerimaan negara, kebijakan tersebut justru berisiko memukul daya beli masyarakat bawah yang sedang lesu dan melumpuhkan aktivitas dunia usaha yang tengah berjuang bertahan.

"Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," tegasnya.

Di sisi lain, jalan pintas melalui opsi ketiga yaitu menarik utang baru juga sudah menghadapi lampu kuning. Tren suku bunga global yang masih bertengger di level tinggi membuat biaya penandatanganan kontrak utang (cost of fund) menjadi terlampau mahal untuk dipikul oleh APBN.

"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," imbuh Chatib.

Melihat buntunya jalan untuk menaikkan pajak maupun menambah utang, Chatib menyarankan pemerintah untuk segera mengambil opsi kedua, yakni melakukan rasionalisasi anggaran secara ketat namun strategis.

Langkah memotong belanja secara selektif (cut the spending selectively) dipandang Chatib sebagai obat paling mujarab yang harus diambil pemerintah saat ini. Langkah berani ini dinilai sangat krusial untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan (sustainability) fiskal Indonesia di mata investor global.