Harga Kedelai Mahal Gegara Rupiah Melemah, Pemerintah Beri Subsidi Rp2.000

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas, mengumumkan bahwa negara akan menggelontorkan subsidi harga kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram.

Kebijakan darurat ini diambil guna mengamankan stabilitas harga bahan baku industri tahu dan tempe yang kian tertekan oleh lonjakan mata uang dolar AS.

Keputusan strategis tersebut disepakati dalam forum rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Jakarta. Pertemuan itu secara khusus membedah grafik pergerakan harga komoditas pangan pokok nasional bersama jajaran perwakilan kementerian dan lembaga sektor terkait.

Zulhas memaparkan bahwa intervensi berupa pemberian subsidi kompensasi ini sangat mendesak, mengingat struktur pemenuhan kebutuhan kedelai di dalam negeri masih didominasi oleh jalur impor.

Ketergantungan yang teramat tinggi tersebut otomatis membuat harga tebus kedelai di tingkat pengrajin menjadi sangat sensitif terhadap gejolak kurs valuta asing.

"Kedelai yang hampir 100 persen impor itu tentu akan terkait harganya. Mungkin enggak naik, tapi ukurannya kurang. Nah, oleh karena itu tadi kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kilo, pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog," jelas Zulhas saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menko Pangan tidak menampik bahwa melemahnya performa mata uang Garuda menjadi pemicu utama merangkaknya harga modal kedelai impor.

Kendati demikian, otoritas eksekutif memilih jalur pemberian insentif fiskal agar beban kenaikan biaya logistik tersebut tidak langsung menghantam daya beli masyarakat luas maupun menggerus margin laba para pelaku UMKM produsen tahu dan tempe.

"Ya, kan dolar kan 16 setengah (ribu) jadi 18 ribu sebetulnya enggak sampai 2.000 kan, tapi kita tadi kasih Rp2.000 per kilo untuk 250.000 ton pertama," imbuhnya merinci kalkulasi selisih kurs.

Terkait teknis operasional di lapangan, pemerintah secara resmi menugaskan Perum Bulog sebagai instrumen tunggal yang memegang kendali atas distribusi kedelai bersubsidi tersebut. Sementara untuk aspek legalitas penganggaran dan pembiayaan program akan dimatangkan lebih lanjut bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan.

"Nanti Bulog yang akan teknisnya seperti apa, ya," tutur Zulhas.

Sebagai langkah formal, jajaran Kemenko Pangan bakal segera melayangkan dokumen usulan tertulis kepada instrumen kementerian teknis pengelola keuangan negara untuk melegalkan kebijakan ini. Zulhas memastikan bahwa rencana perlindungan ketahanan pangan ini telah mendapatkan restu langsung dari Kepala Negara.

"Dan kita putuskan di sini, nanti akan diusulkan, nanti yang teknis selanjutnya tentu Menteri Perekonomian bersama Kementerian Keuangan kita akan buat surat ke sana. Tapi ini sudah lapor ke Bapak Presiden," pungkas Zulhas.