- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan otoritas fiskal dan moneter pada 6–9 Juni 2026.
- Langkah ini bertujuan menstabilkan ekonomi nasional serta memperkuat nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar global.
- Pengamat menilai inisiatif tersebut menunjukkan transformasi peran parlemen sebagai katalisator koordinasi lintas lembaga demi kepentingan masyarakat.
Terhitung sejak Sabtu (6/6/2026), Sufmi Dasco Ahmad memimpin diskusi krusial dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan pihak Bank Indonesia.
Fokus utama pertemuan perdana tersebut adalah menyusun strategi agar nilai tukar Rupiah dapat kembali menguat dan keluar dari tekanan dolar AS.
Gerilya ekonomi ini berlanjut pada Senin (8/6/2026). Kali ini, Dasco memperluas cakupan pertemuan dengan melibatkan sektor riil dan investasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, hingga Menteri Sekretaris Negara turut hadir di DPR untuk menyinkronkan data dan narasi publik.
Tujuannya jelas: meyakinkan investor global dan masyarakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang aman dan terkendali.
Puncaknya pada Selasa (9/6/2026), Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Gerindra, mengumpulkan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pertemuan ini sangat strategis karena sektor perbankan merupakan tulang punggung likuiditas nasional.
Melalui diskusi tersebut, Dasco memastikan bahwa perbankan pelat merah siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.
Transformasi Peran Strategis Parlemen
Bagi Bawono Kumoro, rentetan pertemuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa DPR RI di bawah inisiasi Dasco telah bertransformasi menjadi lembaga yang lebih proaktif dan strategis.
Kemampuan untuk merangkul otoritas fiskal, moneter, hingga perbankan dalam waktu singkat menunjukkan kepemimpinan yang efektif di tingkat parlemen.
"Ini artinya DPR sekarang bisa lebih berperan strategis, selain menjalankan fungsi legislasi, pengawasan serta anggaran. Mereka bisa menjembatani konsolidasi serta koordinasi para pemangku kepentingan."