- PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM Pertamax mulai 10 Juni 2026 guna merespons kondisi fiskal negara yang terbatas.
- Kenaikan harga tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan daya beli serta meningkatkan risiko sosial bagi masyarakat kelas menengah.
- Pelemahan kurs rupiah serta besarnya beban utang menjadi pemicu pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian harga energi tersebut saat ini.
Suara.com - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menguraikan sejumlah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamax yang dilakukan Pemerintah. Kelas menengah dianggap paling terdampak harga BBM naik.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengungkapkan kalau pandangan soal kenaikan harga BBM Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru.
Menurutnya, pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya tapi juga kelas menengah rentan. Mulai dari pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek online (ojol), dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya.
"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah,” kata Media, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).
Sementara itu Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menambahkan, ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite.
"Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga. Pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyebut kenaikan harga Pertamax bukan sekedar penyesuaian harga biasa. Ini membuktikan ruang fiskal atau APBN kian menyempit.
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," papar Bhima.
Selain ruang fiskal yang menyempit, Bhima menyebut masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8 persen sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat.
Menurutnya, harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar Rupiah yang melemah berada dalam kendali Pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM.
"Begitu Rupiah semakin melemah ke 18.000 per dolar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi. Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," beber dia.
Adapun sejumlah ampak kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen ke masyarakat meliputi merosotnya daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal ke-3, meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.
Solusi buat Pemerintah selamatkan APBN
Media Askar melihat ada opsi lainnya untuk menyelamatkan fiskal, yaitu menghentikan MBG. Jika MBG dirombak ulang hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp 117 triliun.
"Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk," kata Media.
Pemerintah setidaknya punya empat pilihan menghadapi tekanan defisit fiskal yaitu menghentikan atau merombak MBG, menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM.
Namun dia menilai, menambah utang semakin sulit karena biaya pinjaman negara sedang tinggi. Sebab beberapa hari lalu, Pemerintah menerbitkan PP mengejar tambahan pajak dari sektor UMKM.
"Hari ini, pemerintah menaikkan harga Pertamax. Sebelumnya, pemerintah membatalkan rencana kenaikan royalti mineral dari perusahaan-perusahaan besar dengan aset dan keuntungan triliunan rupiah. Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," jelasnya.
Diketahui PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax per 10 Juni 2026. Pertamax RON 92 naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green Ron 95 naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Berikut harga BBM Pertamina terbaru 10 Juni 2026
- Pertamax (RON 92) Rp 16.250 per liter
- Pertamax Green 95 (RON 95) Rp 17.000 per liter
- Pertamax Turbo Rp 20.750 per liter
- Dexlite Rp 23.000 per liter
- Pertamina Dex Rp 24.800 per liter
- Solar Subsidi Rp 6.800 per liter
- Pertalite (RON 90) Rp 10.000 per liter