PM Malaysia Kenang Bung Hatta: Negara Tidak Boleh Ditopang Segelintir Elit

Suara.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan apresiasi mendalam terhadap konsep ekonomi kerakyatan yang digagas oleh tokoh proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta.

Pola pikir tokoh yang karib disapa Bung Hatta tersebut diangkat Anwar saat menghadiri agenda Rapat Umum Tahunan ke-10 Koperasi Profesional Putrajaya Berhad (KOPROJAYA) di Putrajaya, Malaysia, pada Minggu (14/6/2026).

KOPROJAYA sendiri merupakan badan koperasi profesional muda yang bergerak di bawah sektor pelayanan publik Malaysia. Di hadapan para anggota, Anwar menegaskan bahwa sebuah gerakan koperasi harus dipandang dari kacamata yang lebih luas, melintasi batas sekadar mengejar keuntungan materiil ataupun pembagian dividen tahunan.

Menurut Anwar, esensi fundamental dari koperasi adalah mewujudkan ide besar berupa penguatan basis ekonomi masyarakat. Melalui keterlibatan publik secara masif, koperasi mampu menciptakan distribusi keuntungan yang jauh lebih merata, berkebalikan dengan sistem kapitalistik di mana aset kekayaan cenderung dimonopoli oleh segelintir kelompok bermodal besar dan berkuasa.

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan bahwa dari rahim koperasi inilah lahir diskursus mendalam mengenai keadilan sosial serta demokrasi sosial.

Baginya, esensi demokrasi yang hakiki tidak melulu berkutat pada panggung perebutan kekuasaan politik, melainkan bagaimana negara mampu membuka akses bagi masyarakat kelas bawah untuk terlibat aktif dalam sirkulasi ekonomi dan menikmati kue pembangunan nasional.

Dalam konteks inilah Anwar mengaitkannya dengan visi historis Bung Hatta di Indonesia, yang meletakkan koperasi sebagai sokoguru atau tiang utama perekonomian negara.

"Karena itulah Bung Hatta di Indonesia memandang koperasi sebagai sarana penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial," ungkap Anwar Ibrahim.

Ia menambahkan, Bung Hatta memiliki keyakinan teguh bahwa masa depan sebuah bangsa yang merdeka tidak boleh ditopang oleh eksploitasi kekayaan oleh segelintir elite. Kemerdekaan ekonomi sejati harus berdiri di atas partisipasi aktif masyarakat luas dalam roda perekonomian.

Menutup pemaparannya, Anwar menegaskan komitmen kabinet pemerintahannya yang kini tengah gencar memacu pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, serta menavigasi sektor-sektor masa depan seperti pengembangan kecerdasan buatan (AI), transformasi digital, hingga agenda transisi energi.

Kendati demikian, seluruh lompatan teknologi dan ekonomi tersebut dianggap sia-sia jika hasilnya tidak terdistribusi secara inklusif kepada rakyat banyak.

Anwar mengingatkan bahwa definisi keadilan bukan berarti menyamaratakan segala hal untuk setiap individu tanpa indikator yang jelas. Keadilan yang sesungguhnya adalah menjamin setiap warga negara mendapatkan ruang dan kesempatan yang proporsional sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, serta kondisi riil masing-masing.

"Inilah yang dimaksud dengan keadilan sosial dan adil wal ihsan – memastikan kemajuan negara menjunjung martabat manusia serta membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat," pungkas Anwar.