Zulhas Respons Keluhan Mitra MBG, Janji Libatkan dalam Perumusan Kebijakan

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah juga menegaskan para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dirugikan.

Komitmen itu disampaikan Zulhas saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang dihadapi mitra dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan melibatkan Presidium Mitra MBG dalam forum koordinasi bersama BGN dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul di lapangan.

"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Audiensi itu dihadiri perwakilan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG, di antaranya DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam pertemuan tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, hingga penguatan komunikasi antara BGN dan mitra pelaksana.

Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun penyusunan kebijakan bersama BGN.

Menurut dia, keterlibatan asosiasi dapat menjadi jembatan komunikasi antara BGN dan para mitra sekaligus membantu menyelesaikan persoalan implementasi di lapangan.

Alven juga menilai keterlibatan mitra telah memberikan efisiensi anggaran bagi negara.

"Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi mengatakan Program MBG telah memberi dampak ekonomi di wilayah perkotaan maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun, ia menyebut, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil masih mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi.

"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.

Dari PBNU, M. Nurkhoiron dan Ai Rahmawati menyampaikan organisasi tersebut telah berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN.

Hingga kini, sekitar 214 dapur pesantren telah beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala.

Menurut PBNU, sejumlah pesantren besar yang belum beroperasi antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.

"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoeron.

Ketua REL MBG H. Chaerul Shaleh turut menyoroti dampak penerapan Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur.

Menurut dia, kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan para relawan.

"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.

Ketua APPBGN, Ahmad Yazdi, juga meminta komunikasi antara BGN dan mitra diperkuat. Selain itu, ia menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta standar operasional dan petunjuk teknis yang jelas terkait penghentian operasional SPPG.

"Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra," kata Ahmad Yazdi.

Sementara itu, perwakilan HMD GEMAS, Yanuar, meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih aktif dengan para mitra agar pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan Program MBG dapat semakin diperkuat.

Presidium Mitra MBG menegaskan tetap berkomitmen mendukung keberhasilan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta efisiensi anggaran yang tetap memperhatikan kepentingan mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.