REGIONAL:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menurunkan harga LNG bagi sektor industri menjadi USD 13 per MMBTU pada 29 Juni 2026.
- Kebijakan ini bertujuan menjaga daya saing industri dan mencegah gelombang PHK massal akibat tingginya biaya produksi energi.
- Pemerintah mengatasi beban logistik dan distribusi gas dari wilayah timur menuju pusat industri di Pulau Jawa.
Namun, disparitas harga antara lokasi sumber gas dan pusat industri menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan lewat intervensi kebijakan pemerintah.
"Karenanya, masalahnya itu bukan karena tidak ada gas. Tapi harga LNG yang mahal," kata dia.
Melalui pemangkasan harga LNG ini, pemerintah berharap beban biaya energi industri dapat lebih terkendali sehingga perusahaan memiliki ruang finansial yang lebih luas untuk tetap mempertahankan karyawannya.
Isu PHK memang menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo, mengingat sektor industri merupakan tulang punggung ekonomi yang menyerap jutaan tenaga kerja usia produktif.
Selain fokus pada penurunan harga LNG, Kementerian ESDM juga memberikan kepastian mengenai skema harga gas lainnya agar tidak terjadi spekulasi di pasar.
Pemerintah menjamin, harga gas bumi tertentu (HGBT) akan tetap dipertahankan pada level yang sangat terjangkau, yakni di kisaran USD 6,5 hingga USD 7 per MMBTU.
Sementara itu, untuk industri non-HGBT di wilayah Jawa yang menggunakan gas pipa, harga tetap dijaga pada level USD 9,6 per MMBTU.
Kebijakan energi satu pintu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi para investor serta pelaku industri.
Dengan harga energi yang lebih kompetitif, Indonesia optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika pasar global yang penuh ketidakpastian.
Langkah konkret ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di tengah kesulitan industri untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat luas dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari ancaman pengangguran massal.
TERPOPULER