REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian mengkaji rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027.
- Mendagri memperingatkan Gubernur Pramono Anung agar kemampuan membayar utang terpenuhi dan tidak membebani kepala daerah berikutnya.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan penerbitan obligasi tersebut karena APBD Jakarta dinilai masih memiliki sisa anggaran yang besar.
“Kalau kredibel seperti DKI uangnya banyak sebenarnya enggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya enggak kepakai banyak, buat apa nerbitin bond? Tapi saya enggak tahu, nanti saya cek lagi sama mereka ya,” jelas Purbaya.
Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah pada Juni 2027 mendatang.
Rencana ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers realisasi APBD triwulan II di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026).
“Besarnya Rp 3,5 triliun, tenornya 7 tahun,“ beber Pramono.
Dana hasil obligasi tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek publik, mulai dari LRT, rumah sakit daerah (RSUD), sekolah, embung, hingga polder.
Pramono memastikan, dana itu akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Obligasi daerah ini sekaligus akan menjadi yang pertama diterbitkan oleh sebuah daerah di Indonesia.
Meski APBD Jakarta tercatat sekitar Rp81 triliun dan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan dana tambahan, Pramono menilai langkah ini tetap penting sebagai bagian dari pembiayaan kreatif.
“Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjem, tetapi tetap meminjam itu karena untuk membuat badannya lebih sehat. Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kami melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat,“ jelas eks Sekretaris Kabinet itu.
TERPOPULER
