REGIONAL:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan 11.000 desa belum berlistrik kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Selasa, 28 Juli 2026.
- Pemerintah mencatat program elektrifikasi telah berhasil menjangkau lebih dari 1.400 desa dan segera melanjutkan proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt.
- Menteri ESDM memastikan pasokan serta harga BBM dan LPG bersubsidi tetap aman dan memenuhi kebutuhan nelayan di tengah dinamika geopolitik.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik.
Hal tersebut menjadi salah satu poin pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pemerataan akses listrik desa. Dari total desa yang belum berlistrik, program elektrifikasi telah menjangkau lebih dari 1.400 desa.
“Kita tahu bahwa dari total desa yang belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000, dan di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” kata Bahlil lewat keterangannya yang dikutip pada Rabu (29/9/2026).
Guna mendukung pemerataan pasokan listrik sekaligus transisi energi, Bahlil mengungkapkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking).
"Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan,” ungkap Bahlil.
Selain elektrifikasi desa, pertemuan tersebut juga membahas ketahanan energi nasional. Bahlil memastikan pasokan serta harga BBM dan LPG bersubsidi tetap aman dan tidak mengalami kenaikan di tengah dinamika geopolitik global.
"Kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude Insya Allah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG,” jelasnya.
Di samping itu, pemerintah juga memastikan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan tetap terpenuhi.
"Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan, yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya,” tuturnya.
TERPOPULER
