Jadi Polemik, BPS Ungkap Alasan Warga Ekonomi Rendah Masuk Kelompok Desil Tinggi

Suara.com - Penentuan desil kesejahteraan belakangan menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan hasil pemeringkatan karena ada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.

Menanggapi hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan cara penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BPS menyebut desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan, bukan ukuran tunggal untuk menentukan kondisi ekonomi sebuah keluarga.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).

Amalia menjelaskan, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Setelah itu, keluarga dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

“Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi,” kata Amalia.

Karena bersifat relatif, keluarga yang masuk desil tertentu tidak otomatis memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama.

Misalnya, keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.

Amalia mengatakan, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan keluarga. Kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu juga tidak secara otomatis menentukan posisi desil.

Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan.

Faktor yang digunakan antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

“Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, yakni kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas,” terang Amalia.

Berbagai informasi tersebut kemudian diproses menggunakan metode statistik proxy means test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Karena menggunakan kombinasi banyak karakteristik, satu kondisi yang terlihat pada sebuah keluarga tidak serta-merta membuat keluarga tersebut masuk desil tertentu.

“Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga,” ujarnya.

Metode PMT juga digunakan secara internasional, terutama ketika informasi mengenai pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

Posisi desil juga dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.

Karena itu, pemutakhiran DTSEN diperlukan agar data yang digunakan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.

“Posisi desil dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya,” ujar Amalia.

BPS mencatat DTSEN Versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.

Data tersebut terus dimutakhirkan dengan memanfaatkan berbagai sumber, mulai dari data administrasi, hasil sensus dan survei, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, hingga pengecekan lapangan.

“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat,” ucap Amalia.

Masyarakat yang menemukan data diri atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi.

Pengajuan dapat dilakukan melalui Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan. Masyarakat juga dapat menggunakan layanan Cek DTSEN melalui dtsen-form.bps.go.id.