Keputusan Pertamina Tak Ubah Harga Pertamax untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Suara.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan keputusan Pertamina untuk mempertahankan harga Pertamax di awal September bisa jaga daya beli masyarakat.

Ia menaksir harga keekonomian Pertamax saat ini berada di kisaran Rp 16.700 hingga Rp16.800 per liter. Angka tersebut memperhitungkan harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya distribusi, margin keuntungan, serta pajak.

"Artinya, dengan harga Pertamax yang masih Rp15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp750—Rp900 per liter yang secara ekonomi belum tercermin dalam harga jual. Keputusan menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat," ujar Yusuf lewat keteranganya yang dikutip pada Jumat (4/9/2026).

Pertamina memutuskan untuk menahan harga jual Pertamax (RON 92) di level Rp15.950 per liter, di tengah lonjakan harga BBM non-subsidi lainnya sejak awal September 2026. 

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp 18.300 menjadi Rp 19.600 per liter per 1 September 2026. Penyesuaian dilanjutkan pada Pertamax Green 95 yang naik Rp2.550 menjadi Rp19.150 per liter pada 2 September 2026. 

Selain itu, harga Dexlite tercatat naik menjadi Rp 23.700 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp25.200 per liter, sementara harga Pertamax tidak mengalami perubahan

Meski demikian, Yusuf mengingatkan selisih harga tersebut ditanggung dalam struktur keuangan Pertamina. Jika dipertahankan terlalu lama, kondisi ini berpotensi menekan arus kas, laba, hingga investasi sektor hulu perusahaan.

Sementara itu, Guru Besar ITB Prof Bonar Tua Halomoan Marbun menyoroti beban harga BBM yang dipengaruhi tingginya ketergantungan impor akibat defisit produksi nasional. Saat ini produksi minyak domestik berkisar 580.000 barel per hari, jauh di bawah konsumsi nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari.

Menurut Bonar, menahan harga Pertamax merupakan langkah untuk meredam tekanan di tingkat konsumen di tengah gejolak geopolitik global dan risiko migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite.

"Kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami sebagai langkah untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah," kata Bonar.