- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengundang Kadin dan sektor swasta ke rapat KSSK.
- Pihak swasta dan Danantara hanya menyampaikan informasi untuk memperkuat kebijakan tanpa memiliki hak suara.
- Langkah pelibatan sektor riil ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan mengatasi masalah antarlembaga.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengundang pihak swasta seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk hadir dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Diketahui KSSK sendiri beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun dalam rapat terakhir, KSSK sempat mengundang BPI Danantara.
Menkeu Purbaya beralasan kalau KSSK tidak menutup kemungkinan untuk mengundang sektor swasta selain Danantara. Ia beralasan kalau Pemerintah selaku regulator juga ingin mendengarkan masukan dari pelaku sektor riil.
"Kalau banyak swasta masuk nanti jadi kusut. Enggak, biar saja ya cukup Danantara yang mewakilin biar saya bisa dapat sinyal di di real sector seperti apa. Tapi nanti suatu saat akan dipanggil sekali-sekali mungkin Kadin atau siapa yang mewakili sektor swasta untuk datang rapat itu," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dikutip Senin (7/9/2026).
Purbaya menegaskan kalau anggota KSSK kerap kali tidak mengetahui soal permasalahan yang ada di sektor riil. Maka dari itu mereka sempat mengundang Danantara untuk hadir dalam rapat tersebut.
Kendati demikian Purbaya memastikan Danantara maupun sektor swasta lain tidak akan memiliki hak untuk pengambilan keputusan. Mereka hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi.
![(Kiri-kanan) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Gubernur BI sementara (PGS) Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/03/18261-konferensi-pers-kssk.jpg)
"Itu dipakai untuk memperkuat kebijakan di KSSK. Jadi, semakin kuat. Tapi bukan berarti dia ngambil keputusan, dia enggak punya voting right. Jadi memperkuat, memperkaya lah informasi supaya jalannya lebih bagus lagi," papar dia.
Bendahara Negara lalu menjelaskan kalau rapat KSSK sendiri berisi diskusi terkait kebijakan yang akan diambil. Di pertemuan itu, semua anggota akan membicarakan kebijakan terkini maupun pendapat yang akan diputuskan.
Namun ia tak menampik kalau rapat anggota KSSK sempat terjadi silo antar organisasi. Sekarang dirinya memastikan koordinasi akan lebih diperkuat.
"Dulu kan ketika bicara cenderung terlalu ee silo-silo gitu. Saya ini pokoknya ini. OJK cuma lapor keuangan, LPS cuman lapor ini. Sekarang sudah mulai cenderung ada diskusi cross cross sector gitu. Kayak OJK bisa bilang, (Kementerian) Keuangan, uangnya jangan ditarik. Dalam hati gue, enak aja lu. Tapi itu masukan yang positif kan? Ya sudah saya enggak tarik kalau gitu," jelas Purbaya.