DPR Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Kedekatan Pengusaha dengan Kekuasaan

Suara.com - Ketimpangan ekonomi di Indonesia dinilai tidak tepat jika hanya dilihat dari latar belakang etnis maupun kelompok keagamaan. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada ketimpangan struktural, kemiskinan ekstrem, serta belum meratanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai isu kesenjangan antara pengusaha lama dari kalangan peranakan dengan kelompok konglomerasi baru yang dianggap lebih dekat dengan kekuasaan perlu dilihat secara lebih luas. Hal itu disampaikan dalam seminar bertajuk “Bagi Indonesia: Kontribusi Tionghoa Dalam Ranah Politik” yang digelar Forum Sinologi Indonesia, Kamis (10/9/2026).

Dalam sesi diskusi, muncul pertanyaan mengenai ketimpangan antara pengusaha "peranakan" lama dan kelompok pengusaha baru yang dianggap memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Fenomena tersebut juga dikaitkan peserta dengan munculnya istilah "sembilan haji".

Daniel menilai penggunaan identitas etnis maupun agama untuk menjelaskan kesenjangan ekonomi justru berisiko mengaburkan persoalan utama.

Menurut dia, masalah ekonomi Indonesia menyangkut seluruh masyarakat dan tidak dapat direduksi menjadi persaingan antarkelompok identitas.

"Sentimen dan prasangka itu sesuatu yang tidak bisa kita bilang selesai hari ini. Tapi dengan memperluas ruang interaksi di masyarakat, sedikit demi sedikit itu bisa dikikis," kata Daniel.

Dia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, akses terhadap kesempatan usaha tidak ditentukan oleh latar belakang etnis, agama, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Menurut Daniel, penyelesaian persoalan tersebut juga membutuhkan transformasi struktur ekonomi Indonesia. Pengembangan industri bernilai tambah dinilai menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Ia juga mengatakan persepsi publik terhadap kontribusi ekonomi dan politik masyarakat Tionghoa Indonesia terus mengalami perubahan, meskipun prosesnya tidak berlangsung secara linear. Daniel mengutip hasil survei BRIN yang menunjukkan adanya pergeseran pandangan terhadap stereotip ekonomi, termasuk anggapan bahwa seluruh warga Tionghoa memiliki kekayaan.

Di sisi lain, Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Isyak Meirobie menyoroti tantangan lain yang dapat memperlebar polarisasi, yakni algoritma media sosial.

Menurut Isyak, algoritma platform digital cenderung mendorong pengguna untuk terus mengonsumsi konten yang sesuai dengan ketertarikannya. Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat persepsi yang bias, termasuk konten yang mengandung sentimen terhadap kelompok etnis tertentu.

Ia menilai kondisi tersebut juga membuat sejarah kontribusi masyarakat Tionghoa dalam perjalanan Indonesia berpotensi semakin tenggelam. Salah satu contoh yang disinggung adalah surat kabar Sin Po yang berdiri sejak 1910 dan disebut turut berperan dalam memperkenalkan penggunaan nama Indonesia serta mempublikasikan lirik lagu Indonesia Raya.

Isyak juga mengingatkan potensi munculnya "perang kognitif" melalui penyebaran konten yang sengaja membangun kebencian berbasis identitas. Ancaman tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pembuatan konten manipulatif atau deepfake.

Menurutnya, politik identitas bukan fenomena yang hanya menyasar masyarakat Tionghoa, melainkan strategi yang dapat digunakan untuk berbagai kelompok identitas dalam perebutan kekuasaan.

Dari sisi ekonomi, Isyak mencatat generasi muda Tionghoa juga semakin banyak berperan sebagai penghubung antara dunia usaha Indonesia dan China, termasuk dalam membuka akses investasi di berbagai daerah.

Namun, dia menekankan investasi yang masuk harus memberikan manfaat langsung bagi perekonomian domestik, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan keterampilan pekerja.

Ia mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, termasuk kemampuan bahasa Mandarin, sehingga keterhubungan ekonomi Indonesia-China tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga memperkuat kapasitas pekerja lokal.

Reporter Fika Nur Rizki