REGIONAL:
Suara.com - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 resmi dibuka dengan membawa agenda penguatan sinergi dan inovasi untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”, FEKDI x IFSE 2026 menjadi ruang kolaborasi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian dan lembaga, asosiasi, serta industri untuk memperkuat ekosistem ekonomi keuangan digital.
Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan penguatan ekonomi domestik menjadi semakin penting di tengah dinamika dan tekanan ekonomi global. Dalam kondisi ini, digitalisasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sekaligus memperluas inklusi ekonomi.
“Di tengah dinamika dan tekanan ekonomi global yang masih tinggi, kita perlu memperkuat perekonomian domestik. Digitalisasi menjadi alat utama untuk mengakselerasi pertumbuhan dan inklusivitas ekonomi nasional,” kata Destry dalam pembukaan FEKDI x IFSE 2026. ***
Perluasan Ekosistem Pembayaran Digital
Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, BI terus memperkuat infrastruktur dan ekosistem pembayaran digital nasional.
Salah satu fokusnya adalah memperluas layanan digital dan akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sekaligus mengakselerasi penerbitan dan aktivasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Jumlah pengguna QRIS hingga 2026 ditargetkan mencapai 69,32 juta atau tumbuh 22,26 persen secara tahunan. Sementara jumlah merchant QRIS ditargetkan mencapai 47,11 juta atau tumbuh 13,83 persen secara tahunan.
“Selain itu, kami terus mengakselerasi penerbitan dan aktivasi Kartu Kredit Indonesia (KKI),” kata Destry.
Transaksi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) telah mencapai 2,69 miliar transaksi atau tumbuh 67,16 persen secara tahunan. Adapun transaksi BI-FAST mencapai 549 juta transaksi atau meningkat 77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, transaksi ekonomi keuangan digital (EKD) pada Agustus 2026 tumbuh 40,36 persen secara tahunan menjadi 6,11 miliar transaksi.
BI juga terus memperluas konektivitas pembayaran lintas negara melalui QRIS. Pada pembukaan FEKDI x IFSE 2026, BI menandai kerja sama interkoneksi pembayaran dengan Hong Kong dan Timor-Leste.
Penguatan talenta digital juga menjadi bagian dari agenda FEKDI x IFSE 2026. Lebih dari 300 talenta muda mengikuti program pengembangan kapasitas digital untuk mendukung kebutuhan talenta di sektor ekonomi dan keuangan digital.
Di tingkat daerah, sebanyak 516 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 99 persen telah masuk dalam kategori digital.
Hadirkan Sejumlah Program Baru
FEKDI x IFSE 2026 menghadirkan sejumlah program yang mempertemukan inovasi, talenta, industri, dan masyarakat.
Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) menjadi salah satu bagian yang diperkuat melalui PIDI Hall of Fame, PIDI Digital Talent Expo, serta Mini Stage PIDI & Industri.
FEKDI x IFSE 2026 juga menghadirkan Business and Talent Matching untuk mempertemukan pemenang PIDI, investor, serta pelaku industri.
Selain itu, terdapat QRIS Jelajah Kuliner Indonesia, Innovation Milestone, OJK Infinity, Digitalisasi Perlindungan Sosial, dan InaGOV yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.
OJK Dorong Inovasi Digital Berdampak ke Sektor Riil
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perkembangan ekonomi keuangan digital tidak cukup hanya diukur dari kemajuan teknologi. Inovasi juga perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian.
“Digitalisasi telah bertransformasi dari sekadar mengubah landscape menjadi mesin pendorong pertumbuhan produktivitas ekonomi nasional. Dalam kerangka tersebut, sektor jasa keuangan adalah simpul yang menghubungkan antara inovasi teknologi dengan sektor riil,” ujar Friderica.
Friderica menjelaskan inovasi keuangan digital perlu diarahkan untuk memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perumahan, hilirisasi, serta infrastruktur. Digitalisasi juga diharapkan dapat menurunkan biaya transaksi dan memperluas akses masyarakat di daerah yang selama ini belum terlayani.
Dari sisi kinerja industri, kredit perbankan per Juli 2026 tumbuh 13,58 persen secara tahunan menjadi Rp9.135 triliun. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan tercatat 23,84 persen.
Outstanding pinjaman daring mencapai Rp105,63 triliun. Jumlah akun konsumen aset kripto juga telah mencapai 22,93 juta.
Hingga September 2026, OJK telah memberikan perizinan kepada 28 pedagang aset keuangan digital, dua bursa, dua lembaga kliring dan penjaminan, serta dua pengelola tempat penyimpanan aset.
Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69,57 persen. Indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
OJK turut menguji berbagai inovasi melalui mekanisme sandbox, termasuk tokenisasi emas, surat berharga negara, aset properti, crypto asset fund, kustodian aset keuangan digital, dan stablecoin.
“Tidak hanya melihat inovasi itu canggih secara teknologi, tapi apakah teknologi itu berdampak dan terutama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia,” kata Friderica.
Digitalisasi Daerah Dukung Stabilitas Ekonomi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui pengendalian inflasi.
Tito mengatakan pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga harga kebutuhan pokok. Salah satu perhatian pemerintah adalah komponen pangan yang harganya bergejolak.
“Fokus utama kami adalah menjaga volatile items (makanan dan minuman) karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” kata Tito.
Pada Agustus 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 3,19 persen secara tahunan, sedangkan inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 4,06 persen.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPS mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dipantau setiap pekan. Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain pengendalian inflasi, Kemendagri mendorong digitalisasi administrasi kependudukan untuk mendukung layanan keuangan digital.
Data kependudukan dimanfaatkan untuk kebutuhan Know Your Customer (KYC), termasuk melalui teknologi pengenalan wajah dalam layanan perbankan dan perdagangan elektronik. Tito mengatakan layanan data biometrik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kini telah dimanfaatkan sekitar 7.000 lembaga pemerintah dan swasta.
Pemanfaatan data kependudukan juga diarahkan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial melalui pencocokan data dengan kepemilikan aset, termasuk data pertanahan dan kendaraan.
Di sektor keuangan, sinkronisasi data kependudukan dengan data perbankan didorong untuk memetakan masyarakat yang belum memiliki rekening dan memperluas inklusi keuangan.
Ekonomi Digital Indonesia Terus Diperkuat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan ekonomi digital perlu didukung sinergi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Airlangga mencatat perekonomian Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,05 persen, sementara inflasi berada di level 2,13 persen.
Dari sisi ekonomi digital, nilainya mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 180–340 miliar dolar AS pada 2030.
Di tingkat ASEAN, Indonesia mendorong penyelesaian ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang ditargetkan ditandatangani pada November 2026 dalam rangkaian ASEAN Summit.
Di tingkat domestik, sebanyak 516 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 99 persen telah menerapkan transaksi pemerintahan secara digital. Nilai transaksi pajak dan retribusi daerah secara nontunai juga telah melampaui Rp50 triliun.
Airlangga menyebut masih ada sekitar 70 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank. Pemerintah menyiapkan integrasi data kependudukan dengan pembukaan rekening perbankan sebagai salah satu upaya memperluas inklusi keuangan.
Selain digitalisasi pembayaran dan layanan keuangan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
“Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) menjadi sangat penting untuk menciptakan nilai ekonomi baru dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,” ujar Airlangga.
Saatnya Melihat Inovasi Ekonomi Digital
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta.
Rangkaian kegiatan FEKDI x IFSE 2026 mencakup pembayaran digital, pengembangan talenta, inovasi teknologi keuangan, digitalisasi layanan pemerintah, serta program yang mempertemukan pelaku industri dan talenta.
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 menjadi bagian dari sinergi BI, OJK, kementerian dan lembaga, asosiasi, industri, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. ***
TERPOPULER