REGIONAL:
- KNEKS menyatakan pengembangan wisata halal di Indonesia harus berfokus pada ekosistem terintegrasi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan ekonomi lokal.
- CEO Meraya Coki Lubis menilai destinasi wisata perlu melibatkan masyarakat lokal sejak perencanaan demi menciptakan pemerataan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
- Ajang Indonesia Muslim Travel Fair 2027 dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Januari 2027 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, untuk mendukung pengembangan pasar tersebut.
Suara.com - Pengembangan wisata halal di Indonesia perlu bergeser dari sekadar promosi destinasi dan pemenuhan sertifikasi menuju peningkatan pengalaman wisatawan serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai, potensi pariwisata ramah Muslim akan lebih optimal jika produk halal, layanan pariwisata, dan kebutuhan wisatawan terhubung dalam satu ekosistem.
Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah merangkap Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Putu Rahwidhiyasa mengatakan, keterhubungan tersebut dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner, kerajinan, serta layanan pendukung perjalanan.
“Pengembangan wisata halal atau pariwisata ramah Muslim di Indonesia diharapkan bukan sekadar pemenuhan regulasi dan sertifikasi, namun harus diarahkan menuju pengalaman wisata yang terintegrasi dengan gaya hidup Muslim modern,” kata Putu dilansir dari laman Antara, Sabtu (24/10/2026).
Menurutnya, pendekatan tersebut menempatkan kebutuhan wisatawan sebagai bagian penting dari pengembangan destinasi. Artinya, layanan ramah Muslim perlu terhubung dengan pengalaman perjalanan secara menyeluruh, sekaligus memberi ruang bagi produk dan jasa lokal untuk masuk ke pasar pariwisata.
Promosi Destinasi Perlu Diikuti Dampak Ekonomi
CEO Meraya Coki Lubis menilai, promosi saja tidak cukup untuk membangun industri wisata halal. Destinasi perlu memiliki jalur yang jelas untuk mengubah perhatian publik menjadi kunjungan, lalu menghasilkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
“Destinasi yang indah belum tentu dikenal, yang dikenal belum tentu dikunjungi, dan yang dikunjungi belum tentu memberikan dampak ekonomi yang merata. Karena itu, kita perlu menghubungkan potensi destinasi dengan pasar, sekaligus memastikan masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata,” ujar Coki.
Ia menekankan pentingnya pendekatan bottom-up, yakni melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan dan pengembangan destinasi.
Dengan begitu, warga tidak hanya menjadi penerima manfaat setelah program berjalan, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan arah dan mengelola potensi pariwisata di wilayahnya.
Menurut Coki, keterlibatan tersebut dapat membangun rasa memiliki terhadap destinasi atau sense of belonging, yang berperan dalam menjaga keberlanjutan industri pariwisata.
UMKM Perlu Terhubung dengan Paket Wisata
Pelibatan masyarakat dapat diwujudkan dengan menghubungkan UMKM, pengelola homestay, pemandu lokal, pengrajin, penyedia kuliner halal, dan komunitas setempat ke dalam paket perjalanan maupun jaringan distribusi pariwisata.
Model ini membuka peluang agar belanja wisatawan tidak hanya terkonsentrasi pada pengelola destinasi atau pelaku usaha tertentu, tetapi juga mengalir ke berbagai usaha lokal yang menopang aktivitas wisata.
Di sisi wisatawan, integrasi layanan dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih utuh.
TERPOPULER