REGIONAL:
- Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur perubahan kedua atas ketentuan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU).
- Aturan yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut mengatur kriteria penerima, batas upah, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta besaran bantuan.
- Lalu, apaah karyawan swasta berpeluang menerima BSU 2026 menurut persyaratan resmi yang ditetapkan pemerintah dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026?
Persyaratan ini berarti status kepesertaan pada periode tersebut menjadi salah satu acuan penentuan penerima BSU.
Karyawan swasta yang belum terdaftar atau tidak memenuhi ketentuan status kepesertaan perlu memperhatikan persyaratan tersebut.
3. Menerima Upah Paling Banyak Rp3,5 Juta per Bulan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan batas upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), batas upah bagi pekerja di wilayah tersebut menyesuaikan UMK atau UMP yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.
Daftar wilayah yang menggunakan penyesuaian tersebut tercantum dalam lampiran peraturan.
4. Bukan ASN, Anggota TNI, atau Anggota Polri
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari penerima BSU.
Dengan demikian, karyawan perusahaan swasta termasuk kelompok pekerja yang berpeluang memperoleh bantuan selama memenuhi persyaratan lainnya.
Berapa Besaran BSU 2026?
Besaran bantuan diatur dalam Pasal 6 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total bantuan yang diterima pekerja yang memenuhi ketentuan adalah Rp900.000.
Meski demikian, pemberian bantuan tetap mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan serta ketersediaan pagu anggaran dalam anggaran Kemnaker.
Oleh karena itu, memenuhi kriteria tidak otomatis menjamin seseorang akan menerima BSU. Penetapan penerima tetap mengikuti proses verifikasi dan mekanisme penyaluran yang berlaku.
Bagaimana Cara Mengetahui Status Penerima BSU 2026?
Karyawan swasta yang ingin mengetahui status penerimaan bantuan sebaiknya memantau pengumuman melalui kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja juga perlu memastikan data kepesertaan dan upah yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika terdapat ketidaksesuaian data, pekerja dapat berkoordinasi dengan bagian personalia atau HRD perusahaan untuk memperoleh penjelasan.
Selain itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tautan tidak resmi yang mengatasnamakan BSU, terutama jika meminta biaya administrasi, PIN, atau kode OTP.
Dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, karyawan swasta memiliki dasar yang lebih jelas untuk memeriksa kelayakan mereka sebagai penerima BSU 2026.
Namun, bantuan sebesar Rp900.000 tetap diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima sesuai mekanisme pemerintah.
TERPOPULER