Suara.com - Manajemen Persija Jakarta memberikan himbauan kepada kelompok suporternya, yakni Jakmania untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan balasan ataupun tindakan yang merugikan lainnya usai tewasnya Haringga Sirla setelah dikeroyok oleh sejumlah oknum suporter Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (23/9/2018).
Tentu, tewasnya Haringga menyisakan duka tersendiri bagi rekan-rekannya sesama Jakmania. Tindakan balasan pun dikhawatirkan bakal terjadi ke depannya.
Bos Persija, Gede Widiade sendiri menyatakan jika kasus tewasnya Haringga ini sudah ada yang menangani. Ya, mulai dari pihak kepolisian, pemerintah, PSSI, hingga PT Liga Indonesia Baru sudah turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.
Karena itu, Gede menghimbau para Jakmania untuk tak melakukan tindakan gegabah.
"Semua sudah bertindak, polisi, BOPI, Menpora, gubernur, PSSI. Semua sudah bertindak, tinggal nunggu hasil. Kita beri kepercayaan mereka, terutama PSSI cari penyelesaian yang komprehensif dan baik untuk kita semua," celoteh Gede di lapangan PS AU Halim Perdanakusuma, Kamis (27/9/2018).
Namun, Gede menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya kurang dalam hal penanganan kasus ini. Gede pun masih melihat masih banyak video-video dan berita hoaks yang beredar terkait kasus inim.
Bagi pengusaha asal Surabaya itu, beredarnya video dan berita hoaks bisa menambah keruh suasana. Apalagi, kasus tewasnya Haringga saat ini masih dalam tahap investigasi.
"Saya merasa pemerintah kurang turun tangan, terutama Menkominfo. Harusnya Menkominfo ambil tindakan soal berita hoaks yang menyedihkan beredar, yang membuat rasa jijik berlebihan. Harusnya itu dihilangkan, diblokir. Biar nggak menimbulkan salah persepsi suporter, dan itu tentu kewenangan pemerintah," terang Gede.
"Kita, Persija kan cuma bisa menghimbau. Apabila diblokir, hal yang bisa perkeruh suasana bisa dihindari. Pemerintah harus ikut turun tangan. Klub bina ofisial dan suporter, PSSI bikin regulasi biar nggak terjadi lagi, dan pemerintah awasi kejadian. Menkominfo saring berita yang bisa timbulkan perkelahian, terutama di sosial media. Itu wewenang pemerintah," pungkasnya.
TERPOPULER
