Infografis
Suara.com - Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF) Tragedi Kanjuruhan yang dikepalai oleh Menkopolhukam Mahfud MD telah melaporkan hasil investigasi pihaknya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Jumat (14/10/2022) siang. Hasilnya, ada beberapa catatan yang telah disampaikan.
Mahfud menjelaskan Tragedi Kanjuruhan, Malang lebih mengerikan dari video yang beredar di sosial media.
Disebutkan oleh Mahfud awal mula penyebab meninggalnya ratusan orang di Kanjuruhan disebabkan gas air mata.
"Korban yang jatuh itu proses lebih mengerikan dari yang beredar di media sosial ataupun televisi, karena kita merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat, itu lebih mengerikan," kata Mahfud dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Jokowi.
"Ada yang saling gandengan untuk keluar bersama, satu keluar bisa masuk lagi untuk nolong lagi lalu meninggal, ada yang terinjak-injak mati, ada yang susah bernafas lalu mati, itu terlihat di cctv."
"Kemudian yang mati dan cacat serta kritis, dipastikan itu terjadi desak-desakan karena adanya gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya," sambungnya.
Sementara mengenai seberapa berbahayanya gas yang terkandung dalam gas air mata masih dalam penyelidikan.
Sebelumnya, beredar kabar gas air mata yang ditembakkan aparat di Kanjuruhan, Malang kadaluarsa.
"Adapun peringkat keterbahayaan racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN dari menggoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu disebabkan oleh gas air mata," sambungnya.
Sementara mengenai pemeriksaan yang dilakukan kepada PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah juga dilaporkan kepada Jokowi.
Disebutkan juga bahwa ada saling lempar tanggung jawab satu sama lain dari pihak-pihak ini.
"Ternyata juga dari hasil pemeriksaan ternyata semua stakeholder saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak yang secara formal sah," ia menambahkan.
"Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Presiden untuk semua yang ditemukan dan semua rekomendasi untuk stakeholder terutama oleh Pemerintah, Kemenpora, dan Kemenkes," pungkasnya.
