-
Jaksa Agung New York dan New Jersey resmi menyelidiki FIFA terkait lonjakan ekstrem harga tiket Piala Dunia.
-
FIFA dituding menerapkan sistem harga dinamis dan kelangkaan palsu yang memanipulasi serta merugikan konsumen.
-
Pakar hukum menilai sistem alokasi kursi sepihak oleh FIFA berpotensi melanggar hukum pidana perlindungan konsumen.
Suara.com - Otoritas hukum Amerika Serikat meluncurkan investigasi resmi terhadap FIFA terkait lonjakan harga tiket Piala Dunia 2026 musim panas ini yang dinilai tidak wajar.
Penyelidikan mendalam ini membidik dugaan manipulasi pasar dan taktik penjualan sepihak yang sangat merugikan para penggemar sepak bola.
Dikutip dari NPR, Jaksa Agung New York, Letitia James, bersama Jaksa Agung New Jersey, Jennifer Davenport, menjadi motor penggerak di balik pengusutan ini.

Fokus radar hukum mereka tidak sekadar menyasar nominal tarif, melainkan mencakup seluruh sistem alokasi serta mekanisme distribusi internal FIFA.
Langkah hukum ini dipicu oleh penerapan sistem harga dinamis (dynamic pricing) yang diadopsi FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen.
Metode tersebut mendongkrak tarif tiket pertandingan final di New Jersey secara drastis dari angka awal 6.730 dolar AS menjadi 10.990 dolar AS pada April lalu.
Lonjakan ini mencetak rekor baru, melampaui harga tiket termahal Piala Dunia Qatar 2022 yang kala itu hanya berkisar 1.600 dolar AS.
![Prediksi starting XI Argentina di Piala Dunia 2026. Lionel Messi tetap jadi andalan, sementara Lionel Scaloni masih mencari solusi untuk lini belakang La Albiceleste. [Dok. IG AFAselecon]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/15/91376-prediksi-starting-xi-argentina-di-piala-dunia-2026.jpg)
Kondisi tersebut diperparah oleh peluncuran kategori kursi baris depan khusus yang menembus angka fantastis di atas 30.000 dolar AS.
Pakar hukum menilai organisasi sepak bola tertinggi dunia ini telah menyalahgunakan status mereka demi mengeruk keuntungan sepihak di pasar Amerika Utara.
"FIFA telah menggunakan apa yang mungkin kita sebut sebagai taktik menakut-nakuti untuk menciptakan permintaan akan tiket dan memberi tahu orang-orang bahwa mereka harus membayar harga tinggi karena jika tidak, mereka akan melewatkan acara sekali seumur hidup ini," kata Derek Howard, seorang pengacara sekaligus pengajar di University of San Francisco.
"Masalah di balik hal itu adalah konsumen tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah hal tersebut benar atau tidak," lanjut Howard.
Sistem "penjualan menit-menit terakhir" yang dirilis berkala tanpa transparansi sisa kuota semakin menjebak konsumen dalam ruang ketidakpastian informasi.
Kekecewaan publik pun memuncak karena skema ini dinilai sengaja menciptakan kepanikan buatan agar calon penonton langsung bertransaksi.
"Menjadi jujur tentang penjualan tiket itu tidak rumit. Namun FIFA telah mengubah pembelian tiket Piala Dunia menjadi sebuah tantangan kebingungan, kelangkaan palsu, dan harga yang sangat tinggi — semuanya mengorbankan konsumen dan warga New Jersey yang bekerja keras," ujar Davenport dalam pernyataan resminya.
Sistem penjualan buta (blind ticketing) yang diterapkan juga menuai kecaman keras dari para pencinta sepak bola di seluruh dunia.
Pembeli dipaksa menyetor uang tanpa mengetahui posisi kursi spesifik mereka hingga mendekati hari pelaksanaan turnamen.
Banyak penonton kategori satu merasa tertipu karena ditempatkan di area sudut stadion yang memiliki sudut pandang kurang ideal.
Kondisi ini terjadi lantaran kursi strategis di sisi lapangan secara sepihak dialokasikan untuk sponsor korporat dan tamu premium.
Selain itu, FIFA juga memegang hak mutlak untuk merubah peta zonasi kategori kursi kapan saja sesuai keinginan mereka.
"Tidak boleh ada orang yang dimanipulasi untuk membayar harga setinggi langit untuk mendapatkan kursi, dan para penggemar harus dapat mempercayai bahwa tiket yang mereka beli adalah tiket yang akan mereka terima," tegas James dalam pernyataan tertulisnya.
Di sisi lain, FIFA berdalih melalui klausul bahwa representasi visual stadion pada situs web mereka hanya bersifat panduan sementara.
Kendati demikian, para ahli hukum menegaskan klausul tersebut tidak membuat otoritas sepak bola dunia ini kebal dari tuntutan pidana penipuan.
Gelombang protes atas komersialisasi ini sejatinya telah bergulir sejak FIFA mengumumkan penyesuaian tarif yang mengacu pada standar pasar Amerika Utara.
Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara terbuka menyatakan bahwa keputusan menaikkan harga merupakan hal yang wajar bagi pasar setempat.
Kebijakan kontroversial ini bahkan memicu kritik dari tokoh politik papan atas Amerika Serikat yang dikenal memiliki kedekatan dengan Infantino.
Mantan Presiden Donald Trump menyatakan keengganannya untuk membayar ribuan dolar hanya demi menyaksikan laga pembuka tim nasional negaranya.
Penyelidikan kejaksaan ini kini menjadi ujian terberat bagi transparansi tata kelola bisnis dan integritas FIFA di mata publik global.