Penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 memunculkan isu adanya kontrak politik antara Gubernur Jawa Tengah itu dengan PDI Perjuangan. Namun Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah kabar tersebut.
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Said menyebut ada yang berusaha merusak citra Ganjar. Ia juga mengatakan satu-satunya kontrak Ganjar dengan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai yaitu menyejahterakan rakyat.
Apalagi, mulai muncul pula isu bahwa PDIP meminta jatah menteri jika nantina Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.
"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," ucapnya.
Sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando mengungkap adanya kontrak politik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Ganjar Pranowo. Hal itu ia dengar dari para relawan.
Salah satu hal yang tertuang dalam kontrak politik tersebut yaitu PDIP mengatur posisi menteri seandainya Ganjar terpilih jadi presiden 2024.
Ade menilai hal tersebut perlu diklarifikasi lantaran informasi itu sudah beredar luas dan ia berharap informasi itu salah.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya.
TERPOPULER
