Presiden Joko Widodo menegaskan isu terkait Munaslub Partai Golkar tidak ada hubungannya dengan pemerintah karena hal itu urusan internal partai tersebut.
"Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita (pemerintah)," tegas Jokowi angkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (27/7/2023).
Menurut Jokowi, jika ada pihak yang menginginkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti ketua umum partai lambang pohon beringin itu menjadi urusan masing-masing.
Saat ini, Golkar dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang juga diajukan menjadi bakal calon presiden di Pemilu 2024 dari partai tersebut.
“Kalau Pak Luhut (Luhut Panjaitan), Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita (pemerintah). Urusan internal Golkar,” lanjut Jokowi.
Rencana Munaslub Golkar itu tersebar usai Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7).
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).
TERPOPULER
