Pengamat politik Rocky Gerung terus menuai sorotan dari berbagai pihak buntut kritikannya kepada Presiden Joko Widodo dengan menyebutkan "bajingan tolol".
Ketua Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan bahwa relawan pendukung Jokowi akan memaafkan Rocky Gerung, asalkan ia meminta maaf dan mengakui kesalahan atas ucapannya secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, relawan pendukung Jokowi sangat memahami perbedaan pendapat. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa demokrasi sangat berbeda dengan hujatan.
"Bagi pendukung Pak Jokowi ini kan clear sebetulnya, kelompok yang selama ini sangat fairness dalam memahami perbedaan pendapat ya sebagai bagian dari demokrasi. Yang kita inginkan adalah bagaimana memisahkan antara demokrasi dengan hujatan, demokrasi dengan caci maki," kata Benny dikutip Senin (7/8/2023).
Jika Rocky ingin dimaafkan ada dua syarat yang harus dilakoni. Ia harus mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka di hadapan publik.
"Kalau Rocky Gerung tulus meminta maaf dan mengakui salah sebagai bagian penghinaan, bukan kebebasan berpendapat sebagai mana yang dia manipulasi, kita bisa memaafkan kok, selama ini pendukung Pak Jokowi ini paling fairness dalam memahami perbedaan pendapat," tegas Benny.
Selain itu, Rocky Gerung harus mengakui bahwa ucapannya beberapa waktu lalu itu tidak pantas disampaikan, terlebih ia merupakan seorang akademisi.
Benny berharap supaya pengamat politik tersebut mencabut kembali pernyataannya dengan menyebut 'bajingan tolol' saat mengkritik Jokowi.
"Dia menyatakan bahwa kata-kata itu tidak pantas dan dia mencabut kembali pernyataan itu dan dia meminta maaf kepada publik dan rakyat," ujarnya.
Baca Juga: YOU Luncurkan Sunscreen Sunbrella Triple UV Elixir
Apabila Rocky Gerung tidak minta maaf, Benny ingin menantang kembali untuk mengatakan kata-kata "bajingan tolol" dan "bajingan pengecut".
"Kita contohkanlah tantang aja satu kali berani enggak dia mengulangi lagi ... pasti dia enggak berani," ucapnya.
Benny meyakini bahwa pernyataan Rocky Gerung telah menimbulkan sentimen negatif publik sehingga eskalasinya meningkat di sejumlah daerah.
