Suara Denpasar - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 di Bali dinilai hanya "pemanis" di atas kertas. Di samping kabar ironis soal beberapa pulau kecil di Indonesia yang nyaris tenggelam.
Ada lagi curhatan nelayan asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Adalah Amin Abdullah, nelayan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa KTT AIS 2023 tidak akan bermanfaat bagi kehidupan nelayan tradisional di Indonesia selama pemerintah tidak mau menghentikan seluruh proyek yang merusak wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil, seperti pertambangan pasir laut yang kini dilegalisasi oleh PP No. 26 Tahun 2023.
Menurut Amin, kehidupan nelayan kini semakin sulit akibat dampak krisis iklim. Salah satu dampak dari krisis iklii, banyak nelayan tradisional di Lombok Timur harus melaut semakin jauh untuk menangkap ikan sampai ke perairan Sumba.
“Situasi di lapangan semakin buruk. Nelayan harus menghadapi krisis iklim pada satu sisi. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan dampak pertambangan pasir laut yang dulu pernah dialokasikan untuk reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya.
Dalam catatan Amin yang merupakan Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN), kehidupan nelayan juga semakin sulit sejak disahkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur, nelayan tradisional harus mengurus perizinan yang sangat rumit.
“Kita bisa bayangkan, bagaimana nelayan mengurus perizinan yang begitu banyak, mulai dari izin kapal yang sangat rumit, izin penangkapan ikan, sampai izin untuk mendapatkan kuota pengangkatan ikan,” jelasnya.
Dengan demikian, kata Amin, KTT AIS 2023 jelas-jelas tidak akan memberikan dampak positif apapun bagi kehidupan nelayan tradisional yang setiap hari harus berjuang melawan dampak krisis iklim dan buruknya tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan.
“Berbagai macam pertemuan internasional di Indonesia, seperti KTT AIS 2023 ini, tetap akan mempersulit kehidupan nelayan tradisional di Indonesia,” sebut dia. ***
Baca Juga: Ekonomi Biru Tata Kelola Laut untuk Siapa? WALHI Nilai Untungkan Kapitalis
