Depok.suara.com, Usai melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya meminta proses reformasi birokrasi digarap secepatnya.
“PANRB. RB-nya itu reformasi birokrasi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai pelantikan seperti dikutip laman resmi setkab.
Lebih lanjut Jokowi menuturkan, pemilihan Azwar Anas salah satunya didasari rekam jejaknya yang baik dalam mengelola penyelenggaraan pelayanan publik sewaktu menjadi kepala daerah.
Saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode yaitu pada periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, Azwar Anas telah melahirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah yang ia pimpin.
“Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu dan banyak inovasi yang telah dilakukan," katanya.
"inovasi-inovasi tersebut seperti di bidang pelayanan publik, di urusan KTP, urusan perizinan yang bisa dilakukan di pasar, di mal, saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa dirinya akan mendukung pencapaian target-target prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.
“Termasuk misalnya target prioritas misalnya bagaimana birokrasi terlibat sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya," ujat Azwar Anas.
" Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani,” tambahnya
Lebih lanjuta Azwar Anas mengatakan, bahwa dirinya akan terus mendorong digitalisasi dan integrasi program dan kegiatan pemerintah, di antaranya program pengentasan kemiskinan ekstrem serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Beliau sudah menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan, misalnya ada Rp502 triliun di 16 K/L. Kalau ini diintegrasikan, maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tuturnya.
Selain itu, kata Azwar Anas, dirinya juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan perlu ada langkah-langkah bersama dengan kementerian/lembaga dan daerah ya, karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci," katanya.
"Termasuk arahan beliau tadi, bagaimana pelayanan publik ini, termasuk jemput bola ke masyarakat itu menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan,” tambahnya
Sumber: Setkab
TERPOPULER
