Depok.suara.com - Mantan presiden Amerika Serikat (AS), Donal Trump terkena dakwaan atas upaya pembatalan pemilihan umum pada tahun 2020 lalu.
Diketahui, surat dakwaan yang dikirimkan pada Selasa (1/8/2023) menuduh Trump selaku calon presiden dari Partai Republik berkonspirasi menipu AS.
Dalam surat itu juga berisikan tentang sejumlah cara yang digunakan oleh Trump. Mulai dari mencegah Kongres mengesahkan kemenangan rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, hingga mencabut hak pemilih untuk pemilu yang adil.
Jaksa AS mengatakan Trump menggaungkan tudingan mengenai kecurangan dalam pemilu yang ia tahu tidak benar. Trump juga dituding menekan sejumlah pejabat, termasuk wakil presiden saat itu, Mike Pence, untuk mengubah hasil pemilu.
Ia juga didakwa berusaha menekan Wakil Presiden Mike Pence untuk menghentikan proses verifikasi suara sah dalam pemilu. Trump, lanjut dokumen itu, juga menghasut serangan kekerasan di US Capitol untuk merusak demokrasi Amerika dan mempertahankan kekuasaannya.
Selain itu, jaksa menganggap Trump memanfaatkan kerusuhan di Capitol untuk menyuarakan yang dia klaim sebagai kecurangan pemilu. Selama kerusuhan, Trump menolak seruan dari penasihatnya untuk mengeluarkan pesan yang menenangkan.
"Terdakwa berusaha menggunakan kerumunan pendukung yang dia kumpulkan di Washington DC untuk menekan Wakil Presiden agar secara curang mengubah hasil pemilu," bunyi dakwaan tersebut.
Dokumen dakwaan tersebut juga menjabarkan banyak contoh kebohongan Trump soal pemilu. Namun, penasihat dekat Trump, termasuk pejabat intelijen senior, mengatakan berulang kali bahwa hasilnya sah.
"Klaim ini salah, dan terdakwa tahu bahwa itu salah," tulis jaksa di dokumen dakwaan itu, seperti dikutip Reuters, Rabu (2/8/2023).
Baca Juga: Mundur dari Persikabo 1973, Aidil Sharin Resmi Jadi Pelatih Klub Liga Malaysia
Berdasarkan dokumen itu, Trump melakukan berbagai cara dalam upaya untuk mengubah hasil pemilu dengan skema yang kini dikenal sebagai "pemilih palsu".
Dalam menjalankan konspirasi itu, Trump bekerja sama dengan enam orang yang tak disebutkan namanya. Berdasarkan uraian itu, keenam orang tersebut kemungkinan mencakup mantan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani.
Giuliani menelepon anggota parlemen negara bagian setelah pemilu 2020 untuk menekan mereka agar tak mengesahkan hasil pemilu di kawasan masing-masing.
Nama selanjutnya yang mungkin terseret yaitu mantan pejabat Kementerian Kehakiman, Jeffrey Clark dan, pengacara John Eastman.
Clark mencoba menempatkan diri sebagai jaksa agung sehingga dia bisa meluncurkan investigasi kecurangan pemilu di Georgia dan negara bagian lain.
Sementara itu, Eastman mengemukakan teori hukum yang keliru bahwa Pence bisa memblokir sertifikasi pemilu.
Menanggapi dakwaan itu, tim kampanye Trump mengatakan tudingan tersebut sebagai "penganiayaan" yang mengingatkan pada Nazi Jerman.
"Presiden Trump tak akan terhalang oleh penargetan politik yang memalukan dan belum pernah terjadi sebelumnya!" demikian menurut mereka.
