Suara.com - Film terbaru Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Duri memicu diskursus sejak pemutaran perdananya pada 17 April 2025.
Banyak yang memuji keberanian sang sutradara dalam menyentuh tema sensitif dengan genre action-thriller yang memukau.
Namun tidak sedikit yang melontarkan kritik pedas, menyebut film ini sebagai "propaganda" yang tidak berani menyentuh kekuasaan.
Menanggapi kritik tersebut, Joko Anwar akhirnya angkat bicara melalui unggahan panjang di akun X pribadinya.
Dalam cuitan berjudul "Director’s Note", Joko menjelaskan filosofi dan tujuan di balik film ke-11 yang diproduksinya ini.
Sutradara asal Medan itu membantah tuduhan bahwa filmnya melemahkan konteks politik dan sejarah yang kompleks di balik isu rasisme.
"Pengepungan di Bukit Duri jelas menceritakan kelompok masyarakat (termasuk pelajar) yang memiliki nilai hidup yang rusak, termasuk menjadi pelaku kekerasan dan rasisme," tulis Joko, dikutip pada Selasa (22/4/2025).
"Tapi semua perilaku ini adalah akibat dari sistem yang gagal. Dan sistem itu tidak hadir dalam ruang hampa, ia dibentuk oleh kebijakan, keadilan, dan sejarah," katanya melanjutkan.
Joko Anwar menegaskan bahwa film ini bukanlah bentuk propaganda ataupun bentuk pembelaan terhadap institusi negara.
Baca Juga: Terinspirasi dari Yayu Unru, Fatih Unru Ingin Punya Sekolah Akting Gratis
Justru, kata Joko Anwar, film ini merupakan kritik terhadap pembiaran struktural yang selama ini terjadi.
"Setiap ruang kosong yang dibiarkan oleh negara, dalam pendidikan, keadilan, dan keamanan, diisi oleh kekacauan. Dan itulah bentuk kritik kami," imbuhnya.
Lebih lanjut, Joko Anwar menekankan bahwa Pengepungan di Bukit Duri tidak disajikan secara verbal untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar.
Sutradara film Pengabdi Setan ini menolak anggapan bahwa film harus selalu menjelaskan konteks secara eksplisit agar tidak menimbulkan salah tafsir.
"Penonton kita nggak bodoh," tulisnya, menyindir pandangan yang meremehkan kapasitas penonton dalam memahami narasi kompleks.
Sebelumnya, sebagian kalangan tetap menganggap Pengepungan Bukit Duri gagal menyentuh akar persoalan rasisme di Indonesia.
