Dituntut 11 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Buka Data ICW Terkait Tuntutan Ringan ke Koruptor

Yazir F, Adiyoga Priyambodo

Senin, 27 Oktober 2025 | 17:42 WIB
Dituntut 11 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Buka Data ICW Terkait Tuntutan Ringan ke Koruptor
Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Oktober 2025. [Suara.com/Rena Pangesti]
baca 10 detik
  • Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan TPPU
  • Nikita Mirzani bandingkan tuntutan terhadap para koruptor yang tak sampai 11 tahun penjara
  • Nikita Mirzani surati Presiden Prabowo minta perlindungan

Suara.com - Tim kuasa hukum terdakwa kasus pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani menyoroti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dianggap tidak masuk akal.

Tuntutan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp2 miliar dinilai sangat berlebihan jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi besar di tanah air.

Dalam surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Prabowo Subianto, pihak Nikita membeberkan perbandingan yang mencolok.

Mereka mempertanyakan mengapa kasus yang menjerat kliennya seolah diperlakukan lebih serius daripada kejahatan korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Bahkan, tuntutan terhadap ibu dari tiga anak ini disebut melebihi tuntutan pada kasus korupsi yang juga mengandung unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kenapa Reza Gladys begitu spesial di mata Jaksa Penuntut Umum, sampai-sampai tuntutannya melebihi kasus korupsi yang di dalamnya ada pencucian uang dan merugikan ratusan milyar bahkan triliunan uang negara," kata mereka, dalam surat yang diunggah di akun Instagram Nikita Mirzani, Senin, 27 Oktober 2025.

Untuk memperkuat argumennya, tim kuasa hukum Nikita merujuk pada data dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Data tersebut menunjukkan tren vonis pada kasus korupsi sepanjang tahun 2024 yang diterbitkan pada September 2025.

"Diketahui bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mencatat ada 384 kasus korupsi, yang didalamnya terdapat kejahatan pencucian uang dengan kerugian keuangan negara sebanyak 172.2 miliar. Di mana dalam kejahatan korupsi yang di dalamnya terdapat kejahatan pencucian uang, rata-rata pelakunya atau terdakwanya dituntut oleh Kejaksaan dengan tuntutan 6-7 tahun pidana penjara," papar tim kuasa hukum Nikita.

baca juga

Berdasarkan data tersebut, terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara tuntutan rata-rata koruptor dengan tuntutan yang dihadapi Nikita Mirzani.

Hal inilah yang membuat pihak Nikita merasa adanya penggunaan kewenangan yang tidak tepat oleh Jaksa Penuntut Umum.

"Maka dengan ini, kami akan tetap lebih condong ke Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya, yang dalam penerapannya mengandung kesalahan," tegas tim kuasa hukum Nikita dalam surat tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dilaporkan ke MKD soal RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?

Dilaporkan ke MKD soal RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?

News | Jum'at, 20 November 2026 | 17:53 WIB

ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Naskah RUU Perampasan Aset Tak Dibuka ke Publik

ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD, Naskah RUU Perampasan Aset Tak Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 20 November 2026 | 17:22 WIB

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

News | Jum'at, 20 November 2026 | 06:49 WIB

Dituding Ompong Sejak Lahir, Koalisi Beberkan Sederet Celah Pelemahan di UU Perampasan Aset

Dituding Ompong Sejak Lahir, Koalisi Beberkan Sederet Celah Pelemahan di UU Perampasan Aset

News | Kamis, 19 November 2026 | 15:32 WIB

ICW Tolak RUU Perampasan Aset: Tumpul Jerat Koruptor Kakap, Siap Uji Materi ke MK!

ICW Tolak RUU Perampasan Aset: Tumpul Jerat Koruptor Kakap, Siap Uji Materi ke MK!

News | Kamis, 19 November 2026 | 10:04 WIB

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 11:30 WIB

Asisten Nikita Mirzani Dikabarkan Bebas Usai Muncul di TikTok, Pengacara Reza Gladys Buka Suara

Asisten Nikita Mirzani Dikabarkan Bebas Usai Muncul di TikTok, Pengacara Reza Gladys Buka Suara

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 19:36 WIB

Gaduh Kontrak RANS Rp14,6 M di 2 Kementerian, Raffi Ahmad Siap Diperiksa

Gaduh Kontrak RANS Rp14,6 M di 2 Kementerian, Raffi Ahmad Siap Diperiksa

News | Senin, 16 November 2026 | 18:07 WIB

Aset Rampasan Koruptor Rawan Jadi Ladang Konflik Kepentingan, ICW Minta Badan Khusus

Aset Rampasan Koruptor Rawan Jadi Ladang Konflik Kepentingan, ICW Minta Badan Khusus

News | Jum'at, 13 November 2026 | 20:47 WIB

RUU Perampasan Aset Dibahas di 'Ruang Gelap', Koalisi Somasi Puan dan Ancam Lapor MKD!

RUU Perampasan Aset Dibahas di 'Ruang Gelap', Koalisi Somasi Puan dan Ancam Lapor MKD!

News | Jum'at, 13 November 2026 | 19:22 WIB

Terkini

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

News | Minggu, 22 November 2026 | 23:11 WIB

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 22:45 WIB

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 22:32 WIB

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 22:14 WIB

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:26 WIB

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:21 WIB

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:17 WIB

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 21:13 WIB

Dari Transaksi Pertama hingga Belajar Memahami Investasi Lewat New BIONS

Dari Transaksi Pertama hingga Belajar Memahami Investasi Lewat New BIONS

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 21:05 WIB

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Saat 'Iming-Iming Pekerjaan' Jadi Senjata Relasi Kuasa

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Saat 'Iming-Iming Pekerjaan' Jadi Senjata Relasi Kuasa

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 21:05 WIB

×