Merasa Difitnah, Mahasiswi Penerima KIP-K Thalita Sandra Lawan Balik dan Bawa Kasus ke Ranah Hukum

Suara.com - Setelah namanya terseret dalam pusaran perbincangan panas di dunia maya, Thalita Kusuma Sandra, mahasiswi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), akhirnya angkat bicara.

Dituding memiliki gaya hidup mewah atau hedon yang tidak sejalan dengan statusnya sebagai penerima bantuan pendidikan, Thalita kini tidak tinggal diam.

Melalui sebuah hak jawab resmi, ia melontarkan bantahan keras terhadap narasi yang dianggapnya tidak akurat dan telah merusak reputasinya.

Dalam klarifikasi resminya, Thalita menegaskan bahwa berita yang viral tersebut sepenuhnya dibangun di atas asumsi yang keliru.

Ia menggarisbawahi bahwa narasi yang beredar dibangun tanpa proses konfirmasi sama sekali kepadanya, serta menyebarkan data pribadinya tanpa persetujuan.

"Berita tersebut telah mencantumkan identitas saya tanpa izin serta berisi tuduhan dan belum pernah dikonfirmasi kepada saya," tulis Thalita.

"Hal ini telah menimbulkan kerugian moral, sosial, dan reputasi bagi saya," sambungnya.

Menurutnya, pemberitaan tersebut tidak hanya berat sebelah, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik.

Ia menyoroti bahwa konten yang tidak diverifikasi semacam ini melanggar prinsip dasar jurnalisme yang berimbang dan akurat.

Lebih jauh, Thalita menyuarakan keprihatinan yang lebih besar. Menurutnya, tudingan semacam ini tidak hanya merugikan dirinya secara personal tetapi juga berisiko menciptakan stigma berbahaya bagi seluruh mahasiswa penerima KIP-K.

Ia khawatir publik akan memukul rata bahwa semua penerima beasiswa memiliki perilaku serupa.

"Dalam berita disebutkan saya merupakan mahasiswa penerima KIPK yang bergaya hidup hedon hingga jadi ani ani. Faktanya, saya tidak pernah memberikan pernyataan atau unggahan seperti yang dimaksud. Berita tersebut tidak benar," tegasnya.

Thalita mengingatkan bahwa mayoritas penerima KIP-K adalah mahasiswa berprestasi yang benar-benar berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Sebagai bentuk perlawanan, Thalita tidak hanya berhenti pada klarifikasi. Ia secara resmi telah melaporkan sejumlah akun media sosial yang turut menyebarkan informasi tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah.

Langkah hukum ini diambil atas dasar dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu.

"Laporan resmi telah diterima oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah, dan surat tanda penerimaan aduan (STPA) telah diterbitkan," jelasnya.

Selain itu, Thalita juga mengingatkan media akan kewajibannya untuk melayani hak jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ia juga menyoroti potensi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait verifikasi informasi dan penghormatan terhadap privasi narasumber.

Dengan langkah ini, Thalita menunjukkan keseriusannya untuk membersihkan namanya dan melawan disinformasi yang telah merugikannya.