- Adidaya Institute menyarankan kebijakan luar negeri Prabowo-Gibran fokus pada kemerdekaan Palestina sebagai jangkar utama.
- Dinamika geopolitik Timur Tengah dianggap katalisator pergeseran kekuatan global yang memengaruhi stabilitas energi dan perdagangan.
- Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai strategis, namun perlu evaluasi jika kepercayaan publik menurun.
"Kalibrasi tersebut harus dilakukan secara terukur. Kita harus tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif dengan Amerika Serikat, mengingat kepentingan geoekonomi kita yang besar di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi," ujar Bram.
Menghadapi situasi global yang tidak menentu, Adidaya Institute menyarankan tiga langkah konkret bagi pemerintah:
Konsistensi pada Palestina: Menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai jangkar legitimasi diplomasi.
Diplomasi De-eskalasi: Mengambil peran aktif sebagai negara non-blok yang bisa berkomunikasi dengan semua pihak.
Evaluasi Periodik: Melakukan evaluasi strategis terhadap efektivitas inisiatif perdamaian global yang diikuti.
Tentang Survei Adidaya Institute
Data-data tersebut dirangkum dari survei pakar yang dilakukan pada Desember 2025 hingga Februari 2026 di 12 kota besar di Indonesia.
Survei ini melibatkan 72 responden ahli dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, birokrat, pelaku usaha, hingga aktivis.
Selain isu luar negeri, survei ini juga memetakan program domestik.
Sebanyak 43 persen ahli menilai program Kampung Nelayan dan pembangunan 3 Juta Rumah sebagai "mesin" pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis dikategorikan sebagai "stabilisator" sosial bagi masyarakat.
Baca Juga: Prabowo: Indonesia Aman Pangan Meski Dunia Hadapi Krisis
